BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jawa Barat melakukan asksi demonstrasi pada, Senin (20/4/2026) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar. Aksi ini bertajuk “Republik Otoriter” yang menjadi bentuk respons terhadap berbagai isu hak asasi manusia dan meningkatnya kekhawatiran terhadap praktik militerisme di ruang sipil.
Aksi ini digelar pada sore hari, titik awal kumpul di Taman Maluku sekitar pukul 15.00 WIB sebelum massa melakukan mobilisasi menuju lokasi aksi pada pukul 16.00 WIB. Aksi tersebut menyerukan berbagai tuntutan serta menyuarakan penolakan terhadap bentuk represifitas negara.
Tuntutan utama yang dilayangkan mencakup pengusutan tuntas pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus secara transparan dan akuntabel, mencabut UU No.3 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, mencabut pasal 0 angka 1 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengalihan proses hukum ke peradilan umum, hentikan militerisme dalam ranah sipil dan pemberhentian represivitas terror pada Gerakan rakyat, dan mendorong pembentukan regulasi ketat terkait distribusi dan penggunaan air keras.
Dikutip pada laman akun Instagram @persbirama, Kamis (23/4/2026). Mengenai target waktu untuk mendapatkan tanggapan dari pihak berwenang, Muhammad Rizaldi selaku Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Barat menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan lini masa yang akan disampaikan secara resmi sebagai bentuk keseriusan aliansi mahasiswa.
“Kami memberikan waktu, dan apabila pemerintah pusat tidak memberikan respons, maka kami akan melakukan peningkatan jumlah massa aksi yang lebih besar,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu pendemo juga menyampaikan keraguannya terhadap komitmen pemerintah saat ini dan menuturkan bahwa harapannya kini lebih tertuju kepada masyarakat agar ikut bersuara serta bergerak bersama. Ia menegaskan bahwa harapannya sepenuhnya tertuju kepada masyarakat Indonesia agar semua rekan-rekan berani bangkit untuk melakukan perlawanan karena saat ini pemerintah dinilai tidak lagi mampu mendengarkan suara rakyat.
Aksi ini menjadi salah satu rangkaian penyampaian aspirasi mahasiswa yang kembali menyoroti isu-isu nasional, terutama terkait kebijakan dan isu hak asasi manusia yang mereka nilai masih perlu perhatian lebih lanjut dari pemerintah.
(Magang Unpas / Putri Diva Cahya Satriani)
