BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Study tour memang sering jadi momen yang ditunggu-tunggu murid, tapi diam-diam bikin dompet orang tua megap-megap. Bukan lagi soal belajar, kegiatan ini malah berubah jadi piknik mewah yang kerap menyisakan utang di belakang. Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, praktik study tour di sekolah sudah kelewat jauh dari esensi pendidikan, dan justru jadi beban ekonomi yang tidak perlu.
Dalam perbincangannya bersama Deddy Corbuzier, Dedi blak-blakan soal praktik study tour yang dinilai sudah melenceng.
“Study Tour itu bukan kurikulum sekolah. Itu pilihan, dan bukan kewajiban,” tegasnya. Tapi nyatanya, banyak orang tua yang merasa terpaksa ikut karena takut anaknya dikucilkan atau dianggap nggak mampu.
Dedi menceritakan salah satu kasus yang cukup memilukan. Seorang ibu di kampungnya harus meminjam uang dari rentenir desa—yang disebut “Bank Emok”—demi membiayai studi tur anaknya. Biaya yang harus dikeluarkan? Total Rp4 juta. Rinciannya, Rp2,5 juta untuk akomodasi dan transportasi, plus Rp1,5 juta untuk uang saku.
Baca Juga:
KDM Gelar Lomba Kota Terbaik di Jawa Barat, Perebutkan Stimulus Rp15 Miliar
“Mereka itu kerja harian, penghasilan pas-pasan, tapi harus ngutang hanya untuk piknik,” katanya.
Yang lebih ironisnya lagi, menurut kang dedi study tour itu nyaris nggak ada unsur “studi”-nya.
“Ke tempat wisata, naik bus, foto-foto, makan bareng. Apa yang dipelajari?” ujarnya.
Ia menyebut studi tur hanya jadi ladang cuan bagi pihak travel dan operator bus, bukan sarana pembelajaran bagi siswa.
Bahkan, ketika larangan studi tur diberlakukan di beberapa sekolah, yang protes justru datang dari pelaku industri wisata, bukan dari dunia pendidikan.
“Kalau yang protes malah pengusaha travel, berarti ada yang salah dengan logika kegiatan ini,” sindirnya.
Tak hanya merugikan secara ekonomi, Kang Dedi juga menyoroti dampak sosial dari studi tur terhadap posisi guru di mata masyarakat. Menurutnya, para orang tua kerap melontarkan komentar yang merendahkan guru karena masalah studi tur.
“Itu bahaya. Guru harus tetap dihormati,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam konteks kebudayaan dan pendidikan, posisi guru menempati strata sosial yang tinggi. Kewibawaan mereka, kata Kang Dedi, tidak boleh dikikis hanya karena urusan jalan-jalan.
Dedi lantas mengusulkan alternatif kegiatan belajar yang jauh lebih masuk akal dan murah. Misalnya, siswa diajak mengelola sampah di lingkungan sekolah, belajar soal jajanan tidak sehat di depan gerbang, atau bahkan melakukan studi langsung ke laboratorium kesehatan dan rumah sakit.
“Itu baru studi yang beneran. Bukan cuma ganti seragam buat selfie,” katanya.
Lebih dari sekadar kritik, Kang Dedi menegaskan bahwa perlu tindakan radikal untuk menghentikan kebiasaan yang tidak relevan dan justru menjerumuskan masyarakat dalam siklus kemiskinan permanen. Ia mengaku tidak melarang piknik, tetapi melarang bentuk studi tur yang menyamar jadi kegiatan pendidikan padahal cuma jalan-jalan mewah dengan dalih akademik.
“Bukan saya anti senang-senang. Tapi pendidikan harus membentuk karakter dan melatih empati, bukan membebani,” tutupnya.
Penulis:
Daniel Oktorio Saragih
Ilmu Komunikasi
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI)
