JAKARTA, TM.ID: Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani buka suara soal temuan transaksi gelap yang berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia pun menanggapi pertanyaan dari salah satu anggota DPR terkait isu ini.
Sri Mulyani menjawab pertanyaan itu melalui Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan pada Senin (27/3/2023).
Dalam Raker tersebut, anggota DPR Komisi XI dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengajukan pertanyaan terkait perkembangan penanganan dugaan transaksi mencurigakan lebih dari Rp300 triliun tersebut.
BACA JUGA: Kantor Ditjen Minerba Digeledah KPK, Kementerian ESDM Buka Suara
Sri Mulyani mengatakan, bahwa bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Komunikasi dan kordinasi terus dilakukan, sejak isu itu tersiar luas.
Sri Mulyani sempat tak menampik bahwa dirinya mengaku sempat kaget lantaran mengetahui hal tersebut dari media, dan bukan dari PPATK maupun Mahfud MD secara langsung.
Dia pun mengaku sempat tertunda dalam pemberian pernyataan dari pihak Kemenkeu.
“Kami terus bekerja sama dengan PPATK, bahkan pada saat berita tersebut muncul kita langsung menghubungi Pak Mahfud dan PPATK. Memang pada saat itu ada jeda, karena sudah menjadi berita, namun surat dan data belum kita terima,” kata Sri Mulyani.
Dia menilai, berita tentang isu yang sudah tersebar luas ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Karena ini, harus segera ada pernyataan dari pihaknya yang disentil.
“Di era media sosial ini sudah jadi berita yang luar biasa, karena statement-nya ada Rp300 triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, jadi kami menganggap risk-nya sangat tinggi,” ucap Sri Mulyani.
“Dalam hal komunikasi, kita terus lakukan, termasuk kita menanyakan apa yang harus kita statement-kan dari kami terhadap statement tersebut, karena kami belum mendapat bahan apapun,” katanya menambahkan.
Walau dirinya belum bisa langsung menghadap, tapi Sri Mulyani menginstruksikan Wakil Menteri hingga Sekjen untuk menghadap Mahfud MD. Dalam pertemuan pertama tersebut, pihaknya bersama-sama melihat data serta melihat tindak lanjut Kemenkeu terhadap surat dari PPATK.
“Pak Mahfud kemudian membuat konferensi pers lagi, dan belum juga menjawab soal Rp300 triliun. Hari Sabtu tanggal 11 Maret, kemudian datang ke kantor Kementerian Keuangan, dan kita sepakat untuk membuat statement paling tidak klarifikasi Rp300 triliun, meskipun saya juga belum mendapat suratnya. Karena isunya menjadi sangat liar, sangat besar sekali risikonya terhadap keseluruhan kementerian,” ucapnya.
Langkah yang dibuat oleh Kemenkeu selama sebulan ini, tidak bermaksud untuk membuat publik menjadi bingung, melainkan menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat serius dalam menangani dugaan transaksi yang dilaporkan PPATK tersebut.
“Dan baru pada tanggal 13, kami mendapat surat yang dimaksud. Ini bukan untuk membuat masyarakat bingung, tapi ini menunjukkan follow up dari institusi Kemenkeu. Apa yang kami sampaikan hari ini adalah bagian dari penjelasan,” kata Sri Mulyani.
BACA JUGA: KPK: Tersangka Kasus Tukin Kementrian ESDM Lebih dari 1 Orang
“Sampai hari ini kami tetap berkoordinasi dengan PPATK dan juga bersama Pak Mahfud dan timnya tentang apa yang sudah dan telah dilakukan dalam rangka merespons dari surat PPATK,” ucapnya menegaskan.
