BANDUNG,TM.ID: Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin mengatakan, hak suara harus diberikan oleh setiap warga negara yang memiliki hak pilih. Tak terkecuali mereka yang tengah menjalani pengobatan atau perawatan di sarana kesehatan secara inap, seperti misalnya di rumah sakit.
Namun, kenyataan di lapangan, tidak semua pasien mendapat fasilitas untuk bisa memberikan hak suaranya di lingkungan rumah sakit.
Terkait hal itu, Bey mengaku telah melaporkan permasalahan tersebut ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, yang selanjutnya diteruskan ke KPU RI untuk dihadirkan solusinya.
“Ini kami sudah melaporkan kepada ketua KPU, jadi ada beberapa kami mengetahui bahwa ternyata pasien itu tidak difasilitasi langsung oleh KPU, jadi KPU mengharapkannya pasien menggunakan hak suaranya untuk kembali dulu ke rumah lalu kembali lagi ke rumah sakit, tapi pasien namanya dirawat kan mempengaruhi (kesembuhannya). Apakah nantinya memungkinkan dilakukan pemungutan susulan. Tapi diperhatikan juga legalitasnya. Minimal hal ini jadi perbaikan kita ke depan untuk pemilu selanjutnya” kata Bey di Jabar Command Center Gedung Sate Bandung, Rabu (14/2/2024).
BACA JUGA: Pj Gubernur: Pelaksanaan Pemilu 2024 di Jabar Lancar
Selain itu, Bey juga menuturkan bahwa terdapat sekitar 50 ribuan tempat tidur rumah sakit di seluruh Jabar. Maka dari jumlah tempat tidur yang terisi, dan masih terus dihitung jumlahnya, terdapat pasien yang bisa melakukan pencobolosan di rumah sakit dan ada pula yang tidak.
“Tadi kan kita ke RS Santosa, ternyata yang di TPS itu hanya nakes saja. Kami secara serentak meminta rumah sakit untuk ambil inisiatif,” katanya.
Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat Adie Saputro, menjelaskan bahwa terkait lokasi khusus (loksus) untuk rumah aakit dan lapas sudah diberikan sosialisasi sejak setahun lalu.
Namun kondisi di lapangan, kondisi datangnya pasien ke rumah sakit maupun cepat atau lambatnya kesembuhan pasien yang dinamis, membuat data pemilih sulit ditetapkan.
Di sisi lain KPU memerlukan data yang pasti.
“Nama mereka juga nggak dicoret di TPS asal,” kata Adie.
(Budis)
