JAKARTA,TM.ID: Tidak ada subsidi tarif atau Public Service Obligation (PSO) untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) demikian disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
“Jawab singkat, tidak ada,” kata Budi Karya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (7/9/2023).
Hal itersebut menanggapi pertanyaan dari anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Susiantono dalam Raker tersebut.
“Pak Menteri pernah menyatakan bahwa PSO untuk KCJB itu tidak ada. Sementara Pak Presiden menyatakan bahwa akan memberikan subsidi tarif atau PSO kepada KCJB,” kata Sigit kepada Budi Karya.
BACA JUGA: Kereta Cepat Mau Diresmikan Presiden Jokowi, Luhut Ungkap Nanti Tembus Surabaya
Sigit mengatakan, pihaknya meminta penegasan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait subsidi PSO tersebut apakah tercantum di dalam daftar Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.
“Kalau tidak ada, kami sepakat sebagaimana anggota. Tapi kalau ada, kami itu ingin dicatat bahwa Sigit Susiantono tidak setuju dengan anggaran,” tuturnya.
Harga tiket
Sebelumnya, Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi sudah menegaskan tidak ada subsidi tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tarif akan ditetapkan sekitar Rp 250.000-350.000 tergantung kelas yang dipilih calon penumpang.
“Rencana tiket Rp 250 ribu,” kata Dwiyana beberapa waktu lalu.
Nilai cost overrun
Nilai cost overrun kereta cepat sendiri sudah disepakati sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliunan. Jumlah itu lebih besar daripada hitungan China sebelumnya, namun lebih kecil sedikit dari hitungan pihak Indonesia lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara itu terkait cost overrun, KCIC akan selalu mengikuti arahan dan keputusan pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 dimana cost overrun akan ditetapkan oleh Komite Kereta Cepat
Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung penuh dengan drama silih berganti. Awalnya China merinci dana sebesar US$ 5,13 miliar atau Rp 76 triliun pada proposal awal, tetapi perlahan berubah menjadi US$ 6,071 miliar.
(Usamah)
