BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai merealisasikan kebijakan baru dalam sistem rotasi kepala sekolah. Sebanyak 641 kepala sekolah resmi dilantik, sebagian besar di antaranya kini ditempatkan di kampung halamannya masing-masing.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat Purwanto menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari rotasi dan promosi jabatan kepala sekolah yang diarahkan agar para pendidik bisa bertugas lebih dekat dengan wilayah domisili mereka.
“Total ada 641 kepala sekolah yang baru dilantik, gabungan antara rotasi dan promosi. Yang promosi ada 215 orang,” ujar Purwanto di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, salah satu kriteria utama dalam rotasi kali ini adalah mendekatkan kepala sekolah ke tempat tinggal mereka. Meski begitu, masih ada sebagian kecil kepala sekolah yang belum bisa ditempatkan di wilayah asal karena keterbatasan formasi.
“Sebarannya memang diarahkan agar mereka bisa mengajar di kabupatennya masing-masing. Jadi yang sebelumnya bertugas di luar kabupaten, sekarang dikembalikan ke daerah asalnya,” jelasnya.
“Ada beberapa daerah yang sudah penuh, misalnya di Kabupaten Sukabumi. Karena formasinya sudah penuh, maka yang bersangkutan ditempatkan dulu di kabupaten tetangga,” sambungnya.
Purwanto menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah nyata dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memperkuat ikatan emosional antara kepala sekolah dan lingkungan tempat mereka bertugas.
“Prinsipnya, Pak Gubernur ingin mendekatkan para kepala sekolah dengan wilayahnya masing-masing. Saat ini mayoritas sudah bisa ditempatkan di kabupaten asal, walaupun belum 100 persen,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, rotasi kali ini membawa semangat baru dalam tata kelola pendidikan di Jawa Barat.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Minta Gumpalan Busa Raksasa ‘Awan Hitam’ di Subang Diselidiki
Dedi Mulyadi Keluarkan SE Aturan Operasional Kendaraan AMDK, Ini Isinya
Menurutnya, kepala sekolah sebaiknya mengabdi di wilayah tempat tinggalnya agar lebih memahami karakter masyarakat dan kebutuhan pendidikan setempat.
“Ada perubahan format di kepala sekolah. Yaitu walaupun belum semua ya saya lihat, yaitu kepala sekolah harus jadi kepala sekolah di wilayahnya,” kata Dedi.
Dedi menilai, pola lama di mana kepala sekolah harus bertugas jauh dari tempat tinggalnya justru kurang efisien dan sering kali mengganggu kinerja.
“Kalau dia tinggalnya di kecamatan ini atau di kabupaten ini, harus di situ. Tidak boleh ada kecamatan dari kepala sekolah di kabupaten ini ngajar di kabupaten lain, janganlah,” katanya.
(Anisa Kholifatul Jannah)
