Puluhan Jenis Olahraga di Jakarta Kena Pajak 10 Persen, Ini Daftarnya

Pajak Olahraga Jakarta
Ilustrasi - Olahraga Padel (Pinterest).
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengenakan pajak sebesar 10 persen terhadap sejumlah jenis olahraga, termasuk olahraga Padel yang sedang menjadi tren di kalangan anak muda.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025, atas perubahan kedua dari Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 tahun 2024.

Ketentuan pajak ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan daerah dari sektor hiburan berupa olahraga permainan yang merupakan objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Selain itu, Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Jakarta, Andri M. Rijal, menjelaskan bahwa keluarnya kebijakan ini dilakukan untuk menyesuaikan pengenaan pajak terhadap perkembangan olahraga.

“Ketentuan tersebut terbit karena menyesuaikan dengan perkembangan olahraga atau hiburan yang ada di masyarakat yang merupakan objek pajak daerah,” ujar Andri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/6/2025).

Andri menjelaskan, pajak dikenakan atas penyediaan jasa hiburan kepada konsumen, termasuk penggunaan sarana dan prasarana olahraga yang dikomersialkan

“Baik melalui biaya masuk, sewa tempat, atau bentuk pembayaran lain,” ujar Andri.

Baca juga:

Pemutihan Pajak di Jawa Barat Diperpanjang, Denda Jauh Lebih Ringan?

Pemerintah Susun Aturan Baru, Toko Online di Shopee hingga Tokopedia akan Kena Pajak

Dengan adanya kebijakan ini, olahraga yang kini tengah menjadi tren dikalangan anak muda, padel dikenakan pajak sebesar 10 persen terhadap biaya sewa lapang.

“Betul (dikenakan pajak 10 persen). Lapangan padel termasuk dikenakan pajak daerah sesuai dengan Keputusan Kepala Bapenda Nomor 257 Tahun 2025,” kata Andri.

Bukan hanya padel, sejumlah fasilitas olahraga lain yang tengah naik daun seperti mini soccer dan pilates juga ikut dikenakan pajak hiburan.

Adapun daftar lengkap jenis fasilitas olahraga yang dikenakan PBJT sektor Hiburan yaitu:

  1. Fitness Center Termasuk Yoga, Pilates, Zumba
  2. Kolam Renang
  3. Lapangan Futsal/Sepak Bola/Mini Soccer
  4. Lapangan Squash
  5. Lapangan Padel
  6. Lapangan Tenis
  7. Lapangan Tenis Meja
  8. Lapangan Bulu Tangkis
  9. Lapangan Basket
  10. Lapangan Voli
  11. Lapangan Bisbol/Sofbol
  12. Lapangan Tembak
  13. Lapangan Panahan
  14. Tempat Bowling
  15. Tempat Biliar
  16. Arena Panjat Tebing
  17. Arena Ice Skating
  18. Arena Jetski
  19. Arena Berkuda
  20. Tempat Atletik Atau Lari
  21. Sasana Tinju Atau Beladiri

Dengan berlakunya kebijakan ini, penyedia jasa fasilitas olahraga komersial di Jakarta wajib memungut dan menyetor pajak sebesar 10 persen dari tarif yang dibebankan kepada konsumen.

(Raidi/Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG-20260724-WA0004
PLN UP3 Majalaya Dukung Gerakan Jum'at ASRI, Perkuat Semangat Gotong Royong Jelang HUT ke-81 RI
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.48
Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Hadirkan HANA Japanese Pop Up Kitchen, Pengalaman Bersantap Omakase Eksklusif
IMG-20260721-WA0006
DPRD Kota Bekasi Minta Dinkes Perketat Pengawasan Puskesmas Usai Dua Kasus Pelayanan Kesehatan
IMG-20260721-WA0003
PLN UP3 Majalaya Perkuat Keandalan Listrik Jelang Piala Presiden 2026, Wujud Komitmen Melayani Negeri pada HUT ke-81 RI
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX

3

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!

4

AC Milan Bawa Pulang Kemenangan Setelah Taklukan Como 2-1

5

Sejumlah Ruko di Pasar Soreang Ambruk, Petugas Lakukan Evakuasi
Headline
IMG-20260724-WA0010
Ketua DPRD Bekasi Ingatkan WTP Bukan Akhir, Pengawasan Internal Harus Diperkuat
IMG-20260724-WA0009
Topananda: Bekasi Butuh Program Pemuda yang Berkelanjutan, Bukan Sekadar Seremonial
IMG-20260723-WA0002
DPRD Kota Bekasi Percepat Pembahasan Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual
IMG-20260723-WA0001
Abdul Muin Serap Aspirasi Warga, Banjir hingga Kesempatan Kerja Jadi Perhatian