BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Artis Prilly Latuconsina ikut angkat suara terkait kontroversi kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memicu kemarahan publik.
Melalui sebuah video di Instagram bersama Omara Esteghlal, Prilly menyampaikan kekecewaan mendalam atas pernyataan sejumlah anggota DPR yang dinilai meremehkan besarnya tunjangan tersebut.
“Rasanya malu sekali ya, mendengar banyak sekali statement dari anggota (DPR RI) yang harusnya menjadi perwakilan rakyat,” ujar Prilly dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Sabtu (30/8/2025).
Prilly menyoroti komentar para legislator yang menyebut tunjangan besar itu hanya “cuma” Rp12 juta per bulan.
“Di saat meremehkan besarnya tunjangan tersebut dengan kata ‘cuma’, atau mewajarkan itu semua, dan bilang protesnya kita ini berlebihan,” lanjutnya.
Menurut Prilly, pernyataan tersebut justru memperlihatkan betapa jauhnya kehidupan sebagian anggota DPR dari realita masyarakat.
“Apalagi kalau mempermasalahkan atau mengeluhkan soal pekerjaannya di saat naik mobil mewah, rumahnya bagus, pakai barang branded. Sementara banyak rakyat masih hidup dengan fasilitas minim,” ujarnya.
Bandingkan dengan Perjuangan Warga di Daerah
Prilly kemudian menyinggung pengalamannya saat berkunjung ke Desa Kuaitai, Nusa Tenggara Timur. Di mana ia melihat langsung perjuangan warga dengan sarana serba terbatas.
“Guru-guru di sana tetap mengajar, anak-anak tetap jalan kaki ke sekolah menempuh perjalanan yang rusak dan berbahaya setelah longsor. Mereka tetap melakukan pekerjaannya dengan senyum, enggak mengeluh, enggak teriak-teriak minta tunjangan besar, padahal jasanya sangat besar untuk bangsa ini,” ungkap Prilly.
Karena itu, ia mengaku marah ketika mendengar komentar para wakil rakyat yang menganggap nominal tunjangan tersebut wajar dan tak layak dipersoalkan.
“Kayak, aku melihatnya tuh kayak malu banget sebenarnya,” kata Prilly.
Baca Juga:
Prilly Latuconsina Makin Cinta Omara Usai Nonton “Hanya Namamu Dalam Doaku”
Wajar Rakyat Marah
Prilly menegaskan bahwa kemarahan publik adalah hal yang wajar, terutama karena dana yang digunakan berasal dari pajak masyarakat.
“Jadi ya, wajar saja sebenarnya kalau rakyat marah karena adanya ketidakadilan ini. Dan kita bayar pajak, itu adalah uang kita, uang kita yang dipakai. Ya wajar aja kalau misalnya terjadi demo besar-besaran yang terjadi di tanggal 25 Agustus sampai hingga hari ini, gitu,” jelasnya.
Ia berharap para wakil rakyat bisa lebih bijak dalam memberikan pernyataan dan benar-benar memahami penderitaan masyarakat yang mereka wakili.
“Semoga apa yang kita suarakan ini bisa membuka mata mereka, bahwa rakyat sudah lelah dengan ketidakadilan. Tolong jangan remehkan suara rakyat, karena yang kalian nikmati itu semua berasal dari pajak kami,” tutur Prilly.
Kontroversi Berawal dari Pernyataan DPR
Diketahui, kontroversi ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, yang menyebut tunjangan beras anggota DPR naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan, serta tunjangan bensin naik dari Rp3 juta menjadi Rp7 juta.
Pernyataan itu memicu gelombang protes besar-besaran di media sosial. Namun, keesokan harinya, Adies mengklarifikasi bahwa data yang disampaikannya keliru. Ia menyebut tunjangan beras sejatinya hanya Rp200.000 per bulan, tak berubah sejak 2010, sementara tunjangan bensin tetap Rp3 juta.
Meski begitu, penjelasan tersebut tak mampu meredam kemarahan publik. Apalagi setelah muncul fakta bahwa anggota DPR kini mendapat tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas.
(Hafidah Rismayanti/Aak)
