BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk merombak rantai distribusi sektor pertanian yang selama ini dinilai terlalu panjang dan merugikan petani. Ia secara tegas menyatakan ingin menghapus peran para perantara yang menurutnya telah lama melemahkan posisi petani dan menghambat produktivitas pertanian nasional.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan pentingnya efisiensi di sektor pertanian serta penyaluran manfaat anggaran negara secara langsung kepada rakyat, khususnya para petani.
Ia menyampaikan ambisinya agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat. Merujuk pada data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Prabowo mengatakan bahwa kunci negara maju di masa depan adalah negara yang memiliki ketahanan pangan.
Namun, Prabowo juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap menurunnya minat generasi muda pada sektor pertanian. Banyak masyarakat kini menganggap bertani tidak lagi menguntungkan. Padahal, menurut Prabowo, para petani justru seharusnya menjadi tulang punggung dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Selama puluhan tahun, Prabowo memperhatikan masyarakat yang hidup dari sektor agraris menjadi korban dari sistem yang selama ini tak membela para petani.
Presiden juga menyoroti berbagai inefisiensi dalam sektor pertanian, khususnya dalam distribusi pupuk yang dianggap berbelit dan sarat birokrasi. Ia menilai bahwa jalur distribusi yang terlalu panjang, ditambah dengan banyaknya lapisan birokrasi dan perantara, justru menambah beban biaya dan mengurangi keuntungan petani.
Untuk itu, Prabowo mendorong adanya reformasi menyeluruh di sektor pertanian, termasuk penyederhanaan perizinan dan penghapusan tengkulak dari sistem distribusi pupuk maupun sarana produksi lainnya.
“Kita harus bikin efisien Semua. Ladang semua. Kawasan sawah dan lahan-lahan pertanian yang ada kita harus efisienkan. Kita harus memudahkan para petani kita,” ujar Prabowo di Hambalang pada Sabtu (5/4/2025), dikutip dari CNN Indonesia.
BACA JUGA:
Masif Alih Fungsi Lahan Pertanian, Ancam Swasembada Pangan!
Pengeboran Migas di Indramayu dan Wajo Disetujui, LP2B Dikorbankan?
Sejalan dengan pendapat Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa pemangkasan jalur distribusi pupuk dan perizinan merupakan kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya oleh para petani di lapangan.
Distribusi Pupuk Langsung ke Petani
Saat menghadiri acara panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025), Prabowo menegaskan sikapnya untuk menghapus peran tengkulak dalam distribusi pupuk. Ia memerintahkan agar penyaluran pupuk dilakukan langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), tanpa melalui perantara pihak ketiga.
“Dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat ke Gapoktan-Gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak-tengkulak. Saya setuju tadi ada perwakilan petani yang mengatakan kalau bisa langsung aja ke Gapoktan, ini kita usahakan ya yang belum sampai,” ucap Prabowo.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya lebih luas pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo untuk mereformasi sistem pertanian nasional termasuk menyederhanakan sistem birokrasi yang berbelit dan menghapus perantara perantara yang ada pada sektor pertanian.
(Raidi/Budis)
