BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menanggapi protes Ketua Komite Sekolah SMAN 6 Depok, terkait study tour ke Bali.
Polemik study tour SMAN 6 Depok ini muncul ketika sebagaian orang tua siswa keberatan dengan besarnya biaya yang harus disetorkan ke sekolah untuk piknik berbalut study tour tersebut.
Dedi Mulyadi mendapatkan informasi mengenai keberatan orang tua siswa itu dari sebuah media online lokal, di mana setiap siswa dibebani biaya sebesar Rp3,5 juta untuk wisata ke Bali tersebut.
Dedi pun meresponnya melalui sebuah rekaman video yang diunggah di akun resmi Instagramnya, @dedimulyadi71 pada Minggu, 16 Februari 2025.
Dalam video tersebut Dedi yang kerap disebut KDM (Kang Dedi Mulyadi) menyarankan agar SMAN 6 Depok mengurungkan agenda study tour itu, dengan alasan yang bukan hanya ketidakmampuan sebagian orang tua siswa akan besaran biaya Rp3,5 juta.
Namun juga, tegas KDM, “study tour” yang diselenggarakan oleh sekolah umumnya bukanlah study tour sebenarnya, melainkan piknik atau berwisata. KDM menegaskan, hal tersebut tentu sudah melenceng dari substansi study tour sebenarnya.
“Kalau kita mau fokus pada study tour, maka sampah di Depok itu bisa menjadi rangkaian study, di mana anak-anak jurusan IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai pengurai sampah dengan menggunakan Y4, sehingga sampah bisa diurai sejak di rumah,” terang Dedi, mencontohkan.
Sementara menurut Ketua Komite Sekolah SMAN 6 Depok yang diketahui bernama Eko Pujianto itu mengklaim bahwa study tour itu sudah ada dalam kurikulum pendidikan.
“Tolong jangan asal komentar, karena yang rugi reputasi sekolah ini (SMAN 6 Depok). Saya berani ngomong seperti ini karena kami di komite bekerja ikhlas lillahi taala,” kata Eko.
Pihak orangtua siswa, kata Eko, melakukan subsidi silang bagi siswa yang kurang mampu destudy tour tersebut.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Jelaskan Apa Itu Study Tour, Kasih Paham SMAN 6 Depok
Sanksi Berat Kepala Sekolah
Merespon protes keras dari sang ketua komite sekolah, Dedi Mulyadi kembali menyampaikannya melalui video yang diunggah di Instagramnya yang diunggah pada Senin (17/2).
“Saya hari ini bahagia membaca di media, ada komite sekolah yang mengkritik saya atas saran saya menunda atau membatalkan study tour ke Bali,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi pun menegaskan bahwa informasi mengenai besaran biaya sebesar Rp3,5 juta yang kemungkinan orang tua harus merogoh saku hingga Rp 4,5 hingga 5,5 juta, sepenuhnya berasal dari media online lokal Depok.
Kemudian soal kegiatan study tour yang menurut Eko masuk dalam kurikulum sekolah, dalam hal ini pelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Dedi menjawabnya dengan statemen berbau sindiran.
“Keren banget! Orang tua protes karena kemahalan, ini komite protes dan bilang biayanya tidak mahal. Nah itu menunjukkan kelas ekonomi di sekolah tersebut sangat mapan orang tua siswanya.
Dedi Mulyadi pun sepertinya terpancing untuk menjelaskan mengenai substansi dari pelajaran PPKN yang sebenarnya tidak harus pergi ke Bali.
“Pelajaran PPKN tidak mesti pergi ke Bali, bisa di lingkungan kita. Membantu orangtuanya beresin rumahnya itu PPKN, berkunjung ke tetangganya siapa tahu tidak punya beras, itu PPKN, melakukan studi sejarah kebudayaan tentang Depok itu PPKN,” terang Dedi.
“Kenapa lahir istilah Belanda Depok, akar kebudayaannya mana, leluhurnya siapa, nah itu juga keren,” lanjutnya.
Apabila orang tua ingin anaknya piknik, kata Dedi, maka tidak ada masalah karena itu hak setiap orang. Namun lebih baik selenggarakan saja oleh orang tuanya sendiri dengan mendampingi anak-anaknya ke Bali,.
“Jangan bawa nama sekolah. Kemudian gurunya boleh pergi ke Bali dengan biaya sendiri, karena guru piknik dengan biaya dari siswanya, apalagi ASN itu tidak boleh menurut undang-undang,” tegas Dedi.
Untuk itu, juga harus dipahami bahwa tidak semua orang tua siswa punya kemampuan, karena ada pula yang harus berhutang demi memenuhi tuntutan piknik yang dibungkus dengan bahasa study tour.
“Kenapa saya berpikir begitu, karena sebentar lagi saya menjadi gubernur Jawa Barat yang harus memikirkan bukan hanya sekolah di Depok saja yang orang tuanya kaya raya, tetapi yang harus dipikirkan adalah sekolah yang ada di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang Cirebon, yang bisa jadi tidak semua orang tuanya kaya raya seperti SMAN 6 Depok, yang dipimpin oleh Komite Sekolahnya,” terang Dedi.
Untuk itu, kebijakan yang akan dikeluarkannya nanti setelah dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat definitif, akan bersifat umum. Pasalnya, jika hanya untuk salah satu sekolah saja, maka sekoalah yang lain akan ikut-ikutan.
“Keputusan itu nanti setelah saya terpilih untuk semuanya,” katanya.
Tanggal 20 Februari 2025 Dedi Mulyadi termasuk gubernur terpilih provinsi lainnya akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Gubernur Jawa Barat definitif.
“Nanti saya akan membuat surat edaran, di dalammnya sekolah, guru, kepala sekolah, yang tetap melaksanakan (study tour), kami akan memberikan sanksi yang tegas karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan,” pungkas Dedi.
(Aak)
