JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Sejumlah pihak menganggap Presiden Prabowo Subianto tidak percaya lagi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pasalnya, Prabowo lebih memilih memerintahkan TNI AL ketimbang Polri untuk membongkar pagar laut di Tangerang.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, anggapan tersebut merupakan sudut pandang yang didasari oleh sentimen negatif terhadap pribadi Kapolri dan Polri secara institusi.
“Jelas sentimen negatif karena ujung-ujungnya mendiskreditkan institusi Polri dan minta Kapolri diganti. Bukannya bersatu menghadapi masalah ini, justru malah dipolitisasi,” sesal R Haidar Alwi, Sabtu(25/1/2025).
Haidar menduga, politisasi sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang mendukung mafia tanah.
“Tujuannya untuk mengalihkan perhatian publik agar tidak fokus pada penegakan hukumnya,” imbuh R Haidar Alwi.
Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa Prabowo lebih memilih memerintahkan TNI AL ketimbang Polri.
“Pertama, Presiden ingin mengirimkan “warning” kepada dunia secara umum tentang kedaulatan maritim Indonesia maupun kepada perusahaan-perusahaan nakal termasuk mafia tanah secara khusus,” ungkap R Haidar Alwi.
“Ke-dua, untuk mencegah terjadinya gejolak karena berkaitan dengan raksasa properti. Sebab, ketika TNI sudah turun, itu artinya sangat serius dan tidak main-main,” sambung R Haidar Alwi.
BACA JUGA: 3 HGB Pagar Laut Sidoarjo Dijadikan Jaminan Utang ke Bank
Ia juga tidak setuju bila Polri disebut lamban merespon masalah pagar laut karena tersandera kepentingan. Polri sendiri telah menegaskan akan mengusut dugaan tindak pidananya.
“Tentu ada prosesnya. Apalagi ini kan bersentuhan dengan korporasi besar, berkaitan dengan Kementerian lain seperti KKP dan ATR/BPN. Polri pasti berkoordinasi dengan kementerian terkait maupun dengan sesama lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK,” pungkas R Haidar Alwi.
(Agus Irawan/Usk)
