Pemprov Jabar Anggarkan Dana Rp9,3 Miliar untuk Panti Sosial

Dana Panti Sosial
Ilustrasi. (Pinterest)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menganggarkan dana sebesar Rp9,3 miliar dalam tahun anggaran 2025 untuk memenuhi kebutuhan 360 anak yang tinggal di panti sosial milik pemerintah daerah. Jika dirinci, setiap anak akan menerima alokasi sekitar Rp2,7 juta per bulan.

Menurut Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara, dana tersebut dinilai memadai untuk menjamin kebutuhan dasar anak-anak yang berada di bawah pengasuhan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD).

Noneng juga menjelaskan besaran anggaran tersebut telah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018, meliputi kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, layanan pendidikan, kesehatan, hingga pembinaan karakter.

“Mulai dari pengasuhan, makanan, sampai sekolah kita jamin,” kata Noneng, Rabu (21/5/2025)

Noneng menekankan bahwa anggaran panti sosial tidak terkena dampak efisiensi ataupun realokasi seperti sektor lain. Hal ini menurutnya merupakan komitmen Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk memastikan kualitas hidup anak-anak di panti tetap terjaga.

“Anggaran ini sudah sesuai standar, bahkan anggaran ini oleh Pak Gubernur dan Pak Sekda tidak terkena efisiensi dan realokasi, tidak terganggu,” ujarnya.

Tak hanya fisik, Noneng menyebut kebutuhan mental dan spiritual anak-anak panti juga diperhatikan melalui berbagai bimbingan dan kegiatan keagamaan. Selain itu, anak-anak juga disekolahkan mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.

“Kami juga memberikan layanan penelusuran keluarga sampai reunifikasi keluarga, akses layanan pengasuh pada keluarga pengganti. Sampai harga satuan untuk per makanan, kita semua mengikuti aturan,” jelasnya.

Baca Juga:

Indramayu Kuasai 16,2 Persen Produksi Beras Jawa Barat, Kunci Ketahanan Pangan Provinsi

Dispusipda Jabar Bantah Terima Anggaran Audio Visual Rp1,025 Miliar

Menanggapi kritik mengenai kondisi fisik bangunan panti, Noneng mengakui bahwa masih terdapat sejumlah keterbatasan. Meski begitu, ia menekankan bahwa upaya perbaikan atau revitalisasi tetap dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki.

“Kalau dibandingkan dengan hotel pastinya juga jauh, harus selevel mana? Yang ada sangat kami optimalkan, tidak ada yang di bawah standar,” tutupnya.

 

(Virdiya/)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
SPMB Kota Bandung
Pendaftaran SPMB Kota Bandung Jenjang SD dan SMP Tahap 1 2026 Dibuka
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
OJK Jabar
Penipuan Investasi Mantan Pegawai Bank Mandiri Taspen di Purwokerto, OJK Minta Korban Segera Melapor
Berita Lainnya

1

Persib Dapat Suntikan Tenaga 'Baru' Jelang Hadapi Lion City Sailors

2

Titi DJ & Thomas Djorghi Rilis Duet Bertemu 5000 Detik

3

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX

4

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika

5

Sejumlah Ruko di Pasar Soreang Ambruk, Petugas Lakukan Evakuasi
Headline
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri