BANJARMASIN, TM.ID : Program pengentasan kawasan kumuh tetap di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi prioritas pemerintah setempat pada tahun 2023 ini.
Penataan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) berfokus pada 450 hektare yang dilanjutkan pada 2023 di lima kecamatan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Chandra mengatakan, penataan kawasan kumuh tersebut berfokus pada 450 hektare yang dilanjutkan pada 2023 di lima kecamatan.
Dikatakan, sesuai surat ketetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin tahun 2022–2026, kawasan kumuh yang harus ditangani seluas 450 hektare.
Penataan kawasan kumuh tahun ini, ungkap dia, tetap kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, salah satunya melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku).
Pemerintah kota melalui instansi masing-masing, katanya, mengkhususkan penanganan infrastruktur jembatan titian atau jembatan jalan penghubung rumah-rumah warga yang hanya bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua di daerah pinggiran sungai dan lahan rawa.
Menurut dia, untuk program ini pemerintah kota menganggarkan dana Rp9 miliar untuk beberapa paket perbaikan dan rehabilitasi jembatan titian, di antaranya di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Murung Selong Banjarmasin Timur, Sungai Lulut Banjarmasin Timur dan Alalak Banjarmasin Utara.
“Karena keberadaan jembatan titian ini cukup banyak di kota ini, sehingga penanganannya skala prioritas, khususnya wilayah yang sudah ditetapkan SK kawasan kumuh,” ujarnya.
BACA JUGA: 3 Bocah Gagalkan Pencurian di Banjarmasin, Kapolresta Beri Penghargaan
Ia mengatakan perkembangan penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin sejak lima tahun sebelumnya, yakni, 2017–2021 ditetapkan sekitar 350 hektare, tertangani sekitar 320 hektare.
Menurut dia, SK terbaru penataan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin dengan dimasukkannya bekas daerah industri sebagai kawasan kumuh baru pada tahun 2022 hingga 2026, sudah berkurang sekitar 35 hektare. “Di tahun ini kita lanjutkan dengan target puluhan hektare lagi,” ujarnya.
Penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin, kata Chandra, kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, juga bantuan dana CSR dari swasta, di antaranya untuk perbaikan rumah warga, infrastruktur jalan, sanitasi dan pemenuhan air bersih.
“Jadi, bergerak bersama di sana, hingga tidak ada lagi kesan kawasan kumuh, layak di tinggali warga,” ujarnya.
(Budis)
