BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui sinergi lintas sektor. Tak hanya sebagai fasilitator, Pemkot Bandung juga mengambil peran sebagai pemimpin arah kebijakan dan penggerak kolaborasi.
“Pemerintah Kota Bandung hadir bukan hanya untuk memfasilitasi, tetapi juga memimpin arah kebijakan, mendorong kolaborasi, dan memastikan semua pihak bergerak dalam satu arah yang terintegrasi,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu (21/5/2025).
Farhan menegaskan kesiapan Pemkot Bandung dalam menyempurnakan kebijakan dan tata kelola program yang mendukung aspek pencegahan, edukasi, deteksi dini, hingga pengobatan.
Baca Juga:
Pemkot Bandung Dukung Penuh Uji Coba Vaksin TBC Bill Gates
Hari Kebangkitan Nasional, Pemkot Bandung Dorong Peningkatan Kedaulatan Digital
“Kami ingin membangun kota yang inklusif, bebas stigma, serta memberikan ruang bagi semua warga untuk hidup sehat dan bermartabat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung, Maya Verasandi, mengatakan berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan RI, terdapat sekitar 10.931 orang dengan HIV di Kota Bandung.
Dari jumlah tersebut, 9.784 kasus HIV positif telah ditemukan sejak 1991 hingga Januari 2025, atau sekitar 90 persen.
“Sebanyak 65 persen ODHIV (Orang dengan HIV) atau sekitar 6.370 orang tercatat patuh menjalani pengobatan ARV. Namun, 35 persen lainnya masih dalam kategori lost to follow up (LFU) dan sedang ditelusuri kembali oleh tim pendamping dari LSM,” ujar Maya.
Maya juga menyebut 57 persen dari ODHIV yang patuh pengobatan telah berhasil menekan jumlah virus hingga tidak terdeteksi dan tidak lagi berisiko menularkan kepada orang lain.
KPA pun mengusulkan penguatan program Warga Peduli AIDS (WPA), integrasi edukasi HIV dalam kegiatan pemuda, serta perluasan kolaborasi dengan Karang Taruna dan remaja masjid untuk menjangkau kelompok usia produktif.
Menanggapi usulan tersebut, Farhan menyampaikan apresiasi dan langsung menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjutinya melalui rencana kerja lintas perangkat daerah.
(Kyy/Usk)
