BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membentuk Satgas Reaksi Cepat Terpadu untuk memastikan setiap persoalan warga di tingkat RT dan RW ditangani secara cepat, menyeluruh, dan lintas sektor.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan satgas akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan masalah sosial, layanan publik, hingga pemetaan potensi wilayah.
“Satgas ini tidak hanya menunggu laporan. Mereka akan turun langsung ke lapangan, menjangkau kecamatan hingga kelurahan. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) akan terlibat, tidak ada lagi kerja sektoral,” kata Farhan, Kamis (25/9/2025).
Dalam masa kepemimpinannya, Farhan menargetkan seluruh 1.597 RW di Kota Bandung akan didatangi oleh satgas. Tujuannya bukan sekadar mendengar keluhan warga, tetapi juga untuk memetakan potensi ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia (SDM) di setiap wilayah.
Baca Juga:
Persimpangan Soetta-Toha jadi Juara Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung
Wakil Wali Kota Bandung Jamin Stabilitas Pasar Ciroyom Pasca Pemadaman Listrik
“Kita ingin melihat langsung peluang ekonomi, masalah sosial, dan kondisi SDM. Yang dicari bukan potensi politik, tapi potensi yang bisa memperkuat kesejahteraan warga,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan satgas juga akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang mencapai 5,42 persen dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan sampai hanya segelintir orang yang menikmati hasil pembangunan. Satgas ini hadir agar pertumbuhan ekonomi terasa sampai ke warga di kaki gunung, bukan hanya di puncaknya,” ujarnya.
Satgas Reaksi Cepat Terpadu juga ditugaskan menangani berbagai persoalan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, yang kerap menjadi keluhan masyarakat.
“Selama ini banyak masalah muncul karena koordinasi antar-OPD tidak sinkron. Dengan satgas ini, penanganan dilakukan secara terpadu dan cepat,” ungkapnya.
Melalui satgas ini, Pemkot Bandung berharap tercipta pola kerja baru yang lebih responsif, kolaboratif, dan langsung menyentuh kebutuhan warga. Farhan menegaskan, pendekatan ini menjadi simbol perubahan arah pembangunan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.
(Kyy/_Usk)
