BANDUNG,TM.ID: Menjelang Pemilu 2024, kaum ibu menjadi sasaran Pemkab Bandung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) untuk bijak bermedsos di tahun politik.
Diskominfo Kabupaten Bandung melaksanakan Festival Diskominfo Bandung Bedas Go Digital di Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, pada Kamis (30/11/2023).
Para peserta Festival Diskominfo tersebut terdiri dari berbagai kalangan, di antaranya pemuda Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RW, dan kader PKK.
Namun sasaran peserta dari kegiatan tersebut lebih fokus pada kaum ibu karena mereka sering memegang atau menggunakan gadget untuk bermedia sosial dalam aktivitas sehari-harinya.
Festival Diskominfo itu dengan menghadirkan narasumber Ketua Relawan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Jawa Barat, Dudi Rustandi.
Hadir pula Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung H. Yosep Nugraha diwakili Sekretaris Perdana Firmansyah dan Kabid Aptika (Aplikasi dan Informatika) Lusianto dan jajaran pegawai di lingkungan Diskominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung.
Kabid Aptika Diskominfo Kabupaten Bandung, Lusianto mengatakan, pelaksanaan Festival Diskominfo Bandung Bedas Go Digital ini rutin setiap tahunnya.
BACA JUGA: Pertama di Jabar, Pemkab Bandung Punya Portal Geospasial INA Palapa 4.0
“Tahun ini kita mencoba untuk ke tiap-tiap desa, dan sebenarnya sudah beberapa desa yang kita kunjungi. Termasuk kita kemarin di Desa Rawabogo, dan hari ini di Desa Mandalahaji,” kata Lusianto, Kamis (30/11/2023).
Tujuan kegiatan tersebut, kata dia, untuk memasyarakatkan digitalisasi layanan pemerintah kepada masyarakat, yakni layanan publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik.
“Kemudian kita mengedukasi masyarakat, karena kalau tidak diedukasi nantinya bisa menjadi masyarakat yang tidak punya adab,” tegasnya.
Ia berharap agar masyarakat bisa ramah dalam bermedsos, termasuk dalam berpolitik. Kemudian ada pula beberapa aplikasi, pinjaman online, dan lain-lain yang dinilai berbahaya.
“Jangan sampai asal like, asal share, padahal itu hoaks, kan itu berbahaya,” katanya.
Lusianto menjelaskan, saat ini pemerintah desa pun dalam mengajukan berbagai hal harus secara online, seperti mengajukan anggaran termasuk penandatanganan pun harus secara elektronik.
Di hadapan para peserta, Ketua Relawan TIK Jawa Barat Dudi Rustandi turut membahas dampak kebebasan berekspresi.
Menurutnya, jangan sampai masyarakat terjebak informasi palsu atau berita hoaks. Maka masyarakat harus paham dan bisa membedakan antara berita dengan opini.
Dudi pun menjelaskan dampak karakter media sosial, di antaranya terhubung, informasi, antarmuka, menyimpan, interaktif, dan simulasi.
Dudi mengungkapkan pula tentang isu politik Pemilu 2024, yaitu politik identitas, kecurangan pemilu, politik dinasti, hoaks kesehatan, isu IKN dan ujaran kebencian.
“Jangan sampai kita terjebak. Kita harus bijak dalam mendapatkan informasi,” katanya.
Dampak reaksioner terhadap informasi, yaitu jejak digital, UU ITE, sanksi sosial dan pembunuhan karakter.
(Aak)
