BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah akan segera melakukan percepatan serta perluasan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel modern.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan langkah ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan beras SPHP di ritel modern, sekaligus menyeimbangkan harga beras di pasar nasional.
“Ini untuk mengimbangi adanya pergeseran distribusi perberasan ke pasar tradisional,” kata I Gusti Ketut Astawa dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (3/9/2025) seperti dikutip dari Antara.
Ketut menjelaskan saat ini telah terjadi pergeseran distribusi di mana penggilingan padi lebih banyak menyalurkan beras ke pasar tradisional. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya pasokan beras di ritel modern.
Kondisi pergesran distribusi ini menyebabkan masyarakat lebih banyak membeli beras di pasar tradisional, meski rata rata harga masih di atas ketentuan HET. Adapun pemerintah mengungkapkan bahwa harga beras di 214 kabupaten/kota masih berada diatas HET.
Ia pun mengungkapkan bahwa ritel modern memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas harga. “Kalau ritel modern sudah terpenuhi dengan baik maka dengan sendirinya harga beras di pasar rakyat minimal flat,” jelasnya.
Baca Juga:
Mendagri Ungkap Harga Beras di 214 Kabupaten/Kota Masih Tinggi
Waduh, Stok Beras di Ritel Modern Kosong, Mentan: Ada Pergeseran Pola Distribusi?
Untuk itu, I Gusti Ketut Astawa menyampaikan pemerintah akan melakukan eskalasi distribusi beras SPHP melalui Bapanas Bersama dengan Perum Bulog dan Pemerintah Daerah.
Ia menambahkan bahwa penyaluran akan difokuskan pada Kabupaten/Kota dengan harga beras yang masih berada di atas harga acuan tertinggi (HET).
“Targetnya kepada 214 kabupaten/kota yang masih ada fluktuasi harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) selama bulan Agustus lalu,” ujarnya.
Adapun rincian 214 kabupaten tersebut yakni, 113 kabupaten/kota di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), 81 kabupaten/kota di zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), serta 20 kabupaten/kota di zona 3 (Maluku dan Papua).
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi soal adanya kelangkaan beras di ritel pasar modern. Menurut Amran, kelangkaan beras tersebut lantaran adanya pergeseran pola distribusi beras dari ritel modern menuju ke pasar tradisional.
“Ini ada pola pergeseran, beras ini mengisi ruang pasar tradisional. Dari pabrik kecil menuju pasar tradisional. Yang dahulu distribusi itu didominasi beras dari pabrik besar ke ritel modern. Ini ada pergeseran sedikit ke pasar tradisional,” jelas Amran saat jumpa pers di kantor Perum Bulog, Selasa (2/9/2025).
Oleh karena itu, Amran mengatakan kelangkaan beras itu tidak bisa diaminkan melihat situasi produksi yang tengah dalam puncaknya.
(Raidi/Aak)
