Dugaan Pemerasan ke SYL, IPW Yakin Ada Pihak Bakal Diminta Tanggungjawab Pidana

firli bahuri
foto (KPK)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Indonesia Police Watch (IPW) turut angkat bicara menyoal supervisi penanganan dugaan korupsi yang diajukan Polda Metro Jaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan kasus pemerasan Ketua KPK, Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) naik ke proses penyidikan.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso menyebut, penetapan tersangka Firli Bahuri dalam perkara tersebut hanya tinggal tunggu waktu.

BACA JUGA: Pemerasan SYL, IPW: Penetapan Tersangka Firli Bahuri Tinggal Tunggu Waktu

“Penetapan tersangka FB (Firli Bahuri) adalah tinggal tunggu waktu saja,” kata Sugeng dalam keterangannya, Senin, (16/10/2023).

Sugeng menjelaskan, dengan penetapan tersangka berarti penyidik telah mempunyai alat bukti kasus pemerasan SYL.

“Penyidik yakin bahwa pada saat gelar perkara untuk penetapan tersangka nanti akan ditemukan pihak yang akan diminta pertanggungjawaban pidana karena melakukan pemerasan dan atau gratifikasi/suap,” ucap Sugeng.

Ia juga meyakini, Penyidik  Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dalam serangkaian penyidikan seperti pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), penyelidikan, dan penyidikan tidak akan menyalahi prosedur formil maupun materiel. Sehingga, kata dia, penyidik berani mengundang KPK untuk supervisi.

Sugeng menilai, penyidik akan mengantongi bukti untuk menyatakan telah ada tindak pidana pemerasan dan atau gratifikasi dan atau pelanggaran Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK. Dengan demikian, penyidik  berani diuji hasil kinerjanya  dengan melibatkan supervisi KPK.

BACA JUGA: Uang Panas Miliaran Dipakai Syahrul Yasin Limpo Buat Perawatan Wajah Keluarga dan Umroh

“IPW apresiasi langkah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang menerapkan sikap transparansi dengan meminta supervisi KPK dalam kasus dugaan tipikor ini,” tutur Sugeng.
Lebih lanjut, kata Sugeng, Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum secara transparan untuk menguak dugaan pembocoran surat perintah penyidikan perkara di Kementerian ESDM yang sudah naik ke tingkat penyidikan.
“Oleh karena itu, IPW mendorong Polda Metro Jaya melanjutkan langkah maju penegakan hukum yang transparan ini pada perkara lain yang sedang disidik Polda Metro Jaya yaitu laporan dugaan pembocoran surat perintah penyelidikan perkara di ESDM yang sudah naik sidik,” ujar Sugeng.
(Saepul/Usamah)
Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
WhatsApp Image 2026-07-15 at 19.50
Ketua DPRD Kota Bekasi Jadi Narasumber Kajian Lemhannas RI, Soroti Pentingnya Aspirasi Generasi Muda dalam Politik
WhatsApp Image 2026-07-15 at 15.48
DPRD Kota Bekasi Soroti TPP PPPK 2025, Desak Kejelasan Janji Kenaikan Tunjangan
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.24
Banggar DPRD Kota Bekasi Bahas Tindak Lanjut LHP BPK dan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
WhatsApp Image 2026-07-13 at 15.03
NPCI Kota Bekasi Jajaki Sinergi dengan DPRD, Matangkan Persiapan Menuju PEPARPROV VII Jabar 2026
bank bjb ORI030
bank bjb Hadirkan ORI030, Pilihan untuk Membangun Masa Depan Lebih Sejahtera
Berita Lainnya

1

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

2

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

3

Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman

4

Viral Penembakan Kucing! Ini Hukum Bunuh Kucing Dalam Islam

5

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit
Headline
IMG-20260720-WA0002
Komisi II DPRD Kota Bekasi Tinjau Pembangunan Wisata Air Kalimalang, Pastikan Berjalan Sesuai Perencanaan
IMG-20260720-WA0001
Komisi III DPRD Kota Bekasi Tinjau Aset PDAM dan Evaluasi Kinerja PT Migas untuk Optimalkan PAD
IMG-20260719-WA0002
DPRD Kota Bekasi Susun Agenda Strategis Melalui Rapat Badan Musyawarah
IMG-20260719-WA0001
DPRD Kota Bekasi Buka Masa Sidang 2026, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025