Pakar: Pemindahan IKN Langkah Berani Jokowi

Penulis: distopia

Ilustrasi. (web)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA,TM.ID: Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara merupakan langkah berani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ide dan gagasan membangun IKN dimulai dari Presiden Soekarno, inilah suatu kebijakan berani yang positif dari Pak Jokowi, mewujudkan cita-cita bangsa dari sejumlah presiden terdahulu,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Dia mengatakan Jokowi telah meletakkan pondasi bagi pembangunan IKN, hal itu harus dilanjutkan oleh pemimpin atau presiden berikutnya. Pasalnya, pembangunan IKN membutuhkan waktu yang panjang.

BACA JUGA: Pemprov DKI: Seleksi Terbuka Sekda Berlaku Nasional

“Tersisa dua tahun masa jabatan Jokowi, oleh karena itulah maka sangat tergantung kepada presiden yang akan datang untuk melanjutkan nya,” kata dia, melansir Antara.

Emrus menyebut, Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN menjadi landasan atau kepastian hukum untuk memindahkan lokasi Ibu Kota yang bernama Nusantara tersebut.

Untuk lebih memastikan proses pembangunan dan pemindahan IKN berjalan mulus, Emrus menyarankan supaya pengganti Jokowi dari tokoh yang mempunyai visi dan misi yang sama terkait IKN.

Jika presiden terpilih yang berlawanan atau oposisi dengan pemerintahan sekarang, Emrus memprediksi IKN akan sulit diwujudkan.

Lebih lanjut Emrus mengatakan, keberlangsungan IKN sangat tergantung siapa pemimpin atau presiden yang akan datang, jika satu nafas dengan Jokowi, Ermus optimistis mimpi bangsa Indonesia memiliki Ibu Kota smart city, clean city dan green city akan terwujud.

“Itu wujud wajah kita, wujud bangsa Indonesia ke depan, oleh karena itu saya kira ini harus segera dilanjutkan,” katanya.

(Agung)

 

 

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Tembang SUnda Cigawiran - YouTube DREAMSEA Manuscript
Cigawiran, Warisan Tembang Sunda yang Sarat Nilai Islam
bansos untuk judol
PPATK: Banyak Penerima Bansos Main Judol
BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID -- Para pemimpin negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS menyerukan agar negara-negara maju memenuhi tanggung jawab mereka dalam mendanai upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Seruan ini disampaikan pada hari terakhir KTT BRICS di Rio de Janeiro, Senin (7/7/2025), yang menyoroti tantangan bersama dalam menghadapi perubahan iklim, dikutip dari Reuters. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menekankan pentingnya peran negara-negara selatan global dalam memerangi pemanasan global. Hal ini ia sampaikan menjelang Brasil menjadi tuan rumah Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP) pada November mendatang. dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Minggu (6/7/2025), para pemimpin BRICS menegaskan bahwa bahan bakar fosil masih akan memainkan peran penting dalam bauran energi global, khususnya di negara-negara berkembang. "Kita hidup di masa penuh kontradiksi di seluruh dunia. Yang terpenting adalah kita bersedia mengatasi kontradiksi ini," ujar Menteri Lingkungan Brasil Marina Silva saat ditanya tentang rencana eksplorasi minyak di lepas pantai hutan hujan Amazon. Pernyataan bersama itu juga menegaskan bahwa pendanaan iklim adalah tanggung jawab negara maju terhadap negara berkembang, yang merupakan posisi standar negara-negara berkembang dalam negosiasi iklim global. BRICS juga menyatakan dukungannya terhadap usulan Brasil untuk membentuk dana perlindungan hutan tropis, yang disebut Tropical Forests Forever Facility. Dana ini bertujuan untuk mendukung mitigasi perubahan iklim yang dilakukan negara-negara berkembang di luar kewajiban yang ditetapkan oleh Perjanjian Paris 2015. Dua sumber yang mengetahui pembicaraan menyebutkan bahwa Tiongkok dan Uni Emirat Arab telah menyampaikan niat mereka untuk berinvestasi dalam dana tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad di Rio. Dalam pernyataan yang sama, BRICS juga mengkritik kebijakan seperti pajak karbon lintas batas dan undang-undang anti-deforestasi yang baru-baru ini diadopsi oleh Uni Eropa. Kebijakan tersebut dinilai sebagai tindakan proteksionis yang diskriminatif dengan dalih melindungi lingkungan.
KTT BRICS Tuntut Komitmen Finansial Negara Maju untuk Krisis Iklim Global
pemisahan pemilu (6)
MK Putuskan Pemisahan Pemilu, PKB Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD!
roy suryo diperiksa
Buntut Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Diperiksa Hari Ini
Berita Lainnya

1

The Klan Unity, Puncak Acara 37th Bikers Brotherhood 1%MC Indonesia

2

Remu Suzumori Masuk Daftar 7 Aktris Paling Sukses di Jepang

3

Hyundai Siap Bawa Mobil Baru ke Indonesia, Stargezer Terbaru Siap Bikin Rival Panas Dingin?

4

Konser Reuni Oasis Berhasil, Tapi Kolaborasi dengan Adidas Banjir Kritik dan Drama!

5

Dukung Akses Pendidikan Tinggi Bagi Putra-Putri Daerah Terbaik, PT Pertamina Hulu Indonesia Kembali Gulirkan Program Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan
Headline
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Jadwal Penerbangan Kupang-Maumere Terdampak
Gempa Guncang Kabupaten Pangandaran Magnitudo 5,1 Tak Berpotensi Tsunami
Gempa Guncang Kabupaten Pangandaran Magnitudo 5,1 Tak Berpotensi Tsunami
Bangunan Enam Lantai di KBU Disegel, Diduga Langgar Izin dan Aturan Tata Ruang
Bangunan Enam Lantai di KBU Disegel, Diduga Langgar Izin dan Aturan Tata Ruang
Teras Cihampelas Dibongkar? DPRD Minta Kajian Menyeluruh dan Solusi Pengganti
Teras Cihampelas Dibongkar? DPRD Minta Kajian Menyeluruh dan Solusi Pengganti

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.