JAKARTA,TM.ID : Seorang oknum jaksa di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, diduga melakukan pemerasan terhadap keluarga pelaku tindak pidana narkoba.
Hal ini terungkap setelah video yang merekam oknum jaksa tersebut viral di media sosial.
Dalam video tersebut, terlihat oknum jaksa yang diduga sedang meminta uang sejumlah Rp5 juta dari keluarga pelaku tindak pidana narkoba. Bahkan, keluarga pelaku dalam video tersebut mengaku sudah memberikan uang sebanyak empat kali, dengan total uang yang diserahkan mencapai Rp30 juta.
“Ini adanya Rp 5 juta. Pertama sama ibu Rp20 juta, udah itu tambah Rp5 juta, tambah Rp 5 juta lagi sudah 30,” kata suara dalam video tersebut
Mendapatkan kabar ini, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, memberikan perintah kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa objektif oknum jaksa tersebut.
“Terhadap oknum dimaksud sudah dilakukan pencopotan jabatan Jaksanya sementara, dan ditarik ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan pengawasan,” kata Burhanuddin di Jakarta, Minggu (14/5/2023).
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi jaksa yang menyelewengkan jabatannya. Seluruh jajaran di Kejaksaan RI diimbau untuk tidak main-main dalam penanganan perkara apapun, termasuk melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng citra Kejaksaan RI.
“Saya akan tindak tegas sejauh kesalahan yang anda perbuat. Tidak ada tempat bagi jaksa untuk menyelewengkan jabatan jaksanya,” katanya.
BACA JUGA: Komnas PA Desak Polisi Tangkap Anggota DPRD Nodai ABG Sampe Hamil!
Burhanuddin juga meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan secara objektif dan tidak menutup-nutupi temuan yang ada.
“Apabila ada temuan, segera sampaikan kepada media dan publik,” katanya.
Ia menekankan bahwa apabila terbukti melakukan tindak pidana, oknum jaksa tersebut akan diproses sesuai aturan dan diberikan hukuman yang setimpal.
Kejadian ini menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum, termasuk jaksa, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Tindakan yang melanggar aturan dan etika harus dihindari agar citra institusi hukum tetap terjaga.
(Budis)
