JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa bahan kajian terkait wacana penerapan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kini disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah selesai disusun dan siap disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dibahas lebih lanjut.
“Ya, kita sedang minta waktu untuk ketemu dengan presiden untuk berdiskusi persoalan itu,” kata Muzani kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/11/2025).
Menurut Muzani, MPR ingin mendiskusikan secara mendalam aspek hukum yang akan digunakan untuk penerapan kembali haluan negara tersebut. Ia menegaskan bahwa masih ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, mulai dari menggunakan Ketetapan MPR (TAP MPR) hingga undang-undang khusus.
“Nah, ini yang mau kita diskusikan apakah lewat TAP MPR atau UU atau apa,” ujar Muzani yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Sebagai informasi, GBHN merupakan pedoman pembangunan nasional yang dahulu ditetapkan oleh MPR sebagai arah kebijakan negara untuk jangka waktu lima tahun. Namun, setelah reformasi dan amendemen UUD 1945, GBHN dihapus karena perubahan struktur dan fungsi MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
Baca Juga:
Budi Arie Mau Gabung Gerindra, Muzani Tunjukkan Syarat
Meski begitu, wacana untuk menghidupkan kembali GBHN terus muncul dalam beberapa tahun terakhir. Konsep barunya dikenal sebagai PPHN, yang dirancang agar tidak memerlukan amendemen konstitusi, namun tetap berfungsi sebagai pedoman pembangunan nasional lintas pemerintahan.
Dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 lalu, Muzani sempat menyampaikan bahwa badan pengkajian MPR telah menyelesaikan rumusan PPHN. Proses tersebut melibatkan komisi kajian ketatanegaraan dan fraksi serta kelompok DPD di MPR.
“Pada tanggal 6 Agustus 2025, dalam rapat gabungan yang dihadiri pimpinan fraksi dan kelompok DPD, badan pengkajian MPR telah menyampaikan hasil rumusan awal PPHN,” ujar Muzani dalam pidatonya kala itu.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari lembaga negara, akademisi, hingga tokoh masyarakat, untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap rencana penerapan kembali haluan negara tersebut.
Wacana PPHN disebut akan menjadi salah satu agenda strategis MPR periode 2024–2029 untuk memperkuat arah pembangunan nasional jangka panjang di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
(Budis)
