Menteri PKP Minta Kantor BP2P Jawa II Jadi Percontohan Nasional

Menteri PKP, Maruarar Sirait saat mengunjungi Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II Foto: Kyy/TM)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya menjadikan kantor-kantor pemerintah sebagai ruang yang benar-benar hidup dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut Ara sampaikan saat mengunjungi Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II di Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Selasa (3/6/2025).

Ara pun meminta agar kantor BP2P Jawa II dijadikan contoh nasional dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya di bidang perumahan.

Menurutnya, kantor pemerintah tidak boleh sekadar menjadi simbol administratif, melainkan harus menjadi pusat aktivitas yang terbuka dan interaktif.

“Buat kantor ini hidup. Adakan sosialisasi untuk buruh, wartawan, dan masyarakat umum. Jadikan kantor ini ramai dengan kegiatan positif. Ini harus jadi percontohan,” kata Ara sapaan akrabnya.

Ara juga menekankan kehadiran kantor pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan dan keluhan masyarakat secara langsung. Pelayanan yang terbuka dan responsif, menurutnya, adalah kunci membangun kepercayaan publik.

“Kalau rakyat datang bertanya atau mengadu, harus dilayani. Kantor pemerintah bukan hanya tempat kerja, tapi juga tempat rakyat mencari solusi,” ucapnya.

Baca Juga:

Menteri PKP Tolak Alih Fungsi Sawah untuk Perumahan

Selain itu, Ara juga menyoroti lokasi strategis Kantor BP2P Jawa II, yang menurutnya sangat potensial dijadikan role model nasional. Dirinya mengkritik sejumlah kantor pemerintah yang masih terlihat terbengkalai dan tidak berfungsi optimal.

“Kalau kantornya sepi dan tidak terawat, bagaimana bisa melayani rakyat? Harusnya produktif, menjadi pusat informasi dan interaksi,” ujarnya.

Selain itu, Ara mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program bantuan perumahan, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia menegaskan bahwa proses pemilihan pendamping program harus dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa praktik nepotisme.

“Pendamping program harus dipilih karena kemampuan, bukan karena hubungan dekat. Kalau ada penyimpangan, beri tahu saya. Saya akan datang lagi,” pungkasnya.

(Kyy/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG-20260724-WA0004
PLN UP3 Majalaya Dukung Gerakan Jum'at ASRI, Perkuat Semangat Gotong Royong Jelang HUT ke-81 RI
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.48
Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Hadirkan HANA Japanese Pop Up Kitchen, Pengalaman Bersantap Omakase Eksklusif
IMG-20260721-WA0006
DPRD Kota Bekasi Minta Dinkes Perketat Pengawasan Puskesmas Usai Dua Kasus Pelayanan Kesehatan
IMG-20260721-WA0003
PLN UP3 Majalaya Perkuat Keandalan Listrik Jelang Piala Presiden 2026, Wujud Komitmen Melayani Negeri pada HUT ke-81 RI
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!

3

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

4

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX

5

Sejumlah Ruko di Pasar Soreang Ambruk, Petugas Lakukan Evakuasi
Headline
IMG-20260725-WA0002
Wildan: Setiap Aspirasi Akan Kami Perjuangkan
IMG-20260725-WA0001
Nuryadi Tegaskan Aspirasi Warga Tak Berhenti di Reses, Siap Dikawal Hingga Masuk RKPD
IMG-20260724-WA0010
Ketua DPRD Bekasi Ingatkan WTP Bukan Akhir, Pengawasan Internal Harus Diperkuat
IMG-20260724-WA0009
Topananda: Bekasi Butuh Program Pemuda yang Berkelanjutan, Bukan Sekadar Seremonial