Menteri PKP Tolak Alih Fungsi Sawah untuk Perumahan

Menteri PKP Tolak Alih Fungsi Sawah untuk Perumahan
Ilustrasi-Komplek Perumahan di Tengah Sawah (Istimewa)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan penggunaan lahan persawahan untuk pembangunan perumahan. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan nasional.

“Lahan sawah tidak boleh digunakan untuk perumahan,” ujarnya seperti dikutip Teropongmedia, Minggu (20/4/2025)

Meski pemerintah tengah gencar mendorong Program 3 Juta Rumah, Ara menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan hunian dan keberlangsungan lahan pertanian yang produktif.

BACA JUGA:

Catat, Penerima Rumah Subsidi akan Diperluas hingga Pekerja Informal

Catat! Tanpa Syarat Politik, Wartawan Dapat Jatah 100 Unit Rumah Subsidi

“Kementerian PKP memang ingin membangun rumah untuk rakyat, tetapi juga ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Pemerintah ingin swasembada pangan, jadi tidak boleh lahan persawahan dijadikan perumahan,” tegasnya.

Ia menyebut, keterbatasan lahan memang menjadi tantangan utama di sektor perumahan. Namun, solusi atas tantangan ini tidak boleh mengorbankan lahan pertanian.

“Tantangan kita ke depan memang berat. Namun, jangan menyelesaikan masalah perumahan dengan menjadikan sawah sebagai lahan rumah. Kami khawatir produksi pangan turun karena lahan sawah terus berkurang,” katanya.

Untuk mencari solusi, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk para pengembang, guna menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan perumahan tanpa menyentuh lahan pertanian, khususnya yang masih produktif.

“Saya sebagai menteri PKP tentu ingin mencari solusi soal lahan, tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian, apalagi yang produktif. Itu sikap kami sebagai pemerintah,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, ia berencana bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan para pengembang. Hal ini menyusul kekhawatiran terhadap banyaknya lahan pertanian di Jawa Barat yang telah beralih fungsi.

“Kami akan segera melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat. Saya juga akan mengundang Pak Dedi Mulyadi atau mendatangi langsung bersama para pengembang, demi mencari solusi terbaik agar sektor pangan dan perumahan bisa maju bersama,” tutupnya.

(Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
tangerang-10k
Menabung di bank bjb Semakin Mudah Dapatkan Tiket Lari Tangerang 10K
WhatsApp Image 2026-07-20 at 12.15
Kasus Judi Online di Bojongloa Kaler Tinggi, Farhan: Penanganan Dimulai dari Keluarga
WhatsApp Image 2026-07-20 at 21.01
KDS Instruksikan OPD dan PDAM Bergerak Cepat Atasi Dampak Kekeringan
Tas Eiger
Semua Tas Eiger Garansi Seumur Hidup, Dibuat Presisi dari Tenaga Terampil dan Mesin Canggih
WhatsApp Image 2026-07-20 at 20.30
BPJS Kesehatan Wilayah V Percepat Transformasi Digital, Permudah Akses Layanan JKN bagi Masyarakat Jabar
Berita Lainnya

1

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

2

Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman

3

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

4

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia

5

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!
Headline
IMG-20260720-WA0002
Komisi II DPRD Kota Bekasi Tinjau Pembangunan Wisata Air Kalimalang, Pastikan Berjalan Sesuai Perencanaan
IMG-20260720-WA0001
Komisi III DPRD Kota Bekasi Tinjau Aset PDAM dan Evaluasi Kinerja PT Migas untuk Optimalkan PAD
IMG-20260719-WA0002
DPRD Kota Bekasi Susun Agenda Strategis Melalui Rapat Badan Musyawarah
IMG-20260719-WA0001
DPRD Kota Bekasi Buka Masa Sidang 2026, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025