JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa proses pemulihan wilayah Sumatera pascabencana alam membutuhkan dukungan finansial yang sangat besar. Estimasi total anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai provinsi terdampak di Pulau Sumatera diprediksi mencapai angka Rp130 triliun.
Anggaran raksasa tersebut tidak akan dikucurkan sekaligus, melainkan direncanakan untuk mencakup masa kerja selama tiga tahun ke depan. Hal ini disampaikan Mendagri usai menghadiri pertemuan strategis di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
“Untuk anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tiga tahun ke depan, diperkirakan mencapai Rp130 triliun. Angka ini mencakup kebutuhan jangka menengah agar pemulihan berjalan permanen dan tuntas,” ujar Tito Karnavian di hadapan awak media.
Infrastruktur Jadi Prioritas Utama
Dalam rinciannya, sektor infrastruktur fisik menjadi komponen dengan kebutuhan dana terbesar. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dilaporkan telah mengajukan usulan kebutuhan sekitar Rp70 triliun. Dana tersebut diprioritaskan untuk membangun kembali jembatan yang terputus, perbaikan jalan nasional dan daerah, fasilitas umum, hingga normalisasi sungai guna mencegah bencana serupa di masa depan.
“Jika kita bedah, khusus untuk Kementerian PU saja, rata-rata serapan anggarannya bisa mencapai Rp20 triliun per tahun selama tiga tahun berturut-turut untuk memastikan konektivitas dan fasilitas publik kembali normal,” tambah Tito.
Baca Juga:
Percepat Pemulihan Bencana Sumatera, Menkeu Purbaya Gelontorkan Dana Rp10,65 Triliun
Lelang Jersey Jay Idzes untuk Bencana Sumatera Terjual Rp125 Juta, Raffi Ahmad Jadi Pemenang
Pemulihan Sektor Sosial dan Ekonomi
Tak hanya infrastruktur jalan, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada sektor pendidikan dan keagamaan. Tercatat ada lebih dari 4.000 unit sekolah yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan segera agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Selain itu, Kementerian Agama juga telah mengusulkan alokasi dana khusus untuk merehabilitasi rumah ibadah serta pondok pesantren yang terdampak cukup parah.
Dari sisi ekonomi kerakyatan, Kementerian Pertanian telah mengajukan anggaran sekitar Rp3 triliun yang akan difokuskan pada pemulihan lahan persawahan warga. Sektor kelautan, perikanan, serta revitalisasi pasar-pasar tradisional yang menjadi urat nadi ekonomi lokal juga turut masuk dalam skema pendanaan besar ini.
Penyusunan Rencana Induk dan Target April
Guna memastikan penggunaan dana tepat sasaran, seluruh usulan dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah kabupaten/kota akan disatukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke dalam sebuah dokumen tunggal bernama ‘Rencana Induk’.
Dokumen Rencana Induk ini ditargetkan rampung paling lambat pada 1 April mendatang. Dokumen ini menjadi syarat mutlak (conditio sine qua non) bagi Kementerian Keuangan untuk mencairkan anggaran. Tanpa masuk dalam rencana induk tersebut, program rehabilitasi tidak akan mendapatkan kucuran dana.
“Rencana Induk ini harus disusun secara detail dan presisi. Kita ingin menghindari adanya tumpang tindih anggaran antarinstansi. Menteri Keuangan hanya akan membiayai program yang secara resmi terdaftar dalam dokumen perencanaan tersebut,” tegas Mendagri.
Menutup keterangannya, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di wilayah Sumatera yang terdampak bencana untuk bergerak cepat. Ia mendorong para kepala daerah segera menyetorkan data akurat mengenai warga yang berhak menerima bantuan hunian tetap (huntap).
Kecepatan dan akurasi data dari pemerintah daerah dinilai krusial agar proses verifikasi sesuai kriteria dapat segera selesai, sehingga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal bisa segera mendapatkan kepastian hunian dalam waktu dekat.
