JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Belakangan ini heboh kabar tentang gangguan preman berseragam ormas terhadap pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberi kabar terkini soal situasi tersebut.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) RI, Faisol Riza memastikan bahwa gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, telah berhasil diselesaikan.
“BYD menyatakan bahwa mereka bisa mengatasi masalah tersebut,” kata Faisol, mengutip Antara, Senin (26/4/2025).
Faisol menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian telah berkoordinasi dengan pihak BYD dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Kami berharap gangguan seperti ini tidak terjadi lagi. Kami telah melakukan komunikasi intensif untuk memastikan kelancaran proyek,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik BYD sempat terkendala aksi premanisme dari ormas.
Informasi ini ia dapatkan saat mengunjungi Shenzhen, China, atas undangan Pemerintah China.
“Ada laporan terkait gangguan ormas yang mengganggu proses pembangunan fasilitas produksi BYD. Pemerintah harus tegas menangani hal ini agar investor tidak merasa tidak aman berbisnis di Indonesia,” ujar Eddy melalui unggahan video di Instagram.
BACA JUGA
Pabrik BYD di Subang Didatangi Ormas, Minta Japrem?
Satgas Anti-Premanisme di Karawang Targetkan Pelaku Pungli dan Intimidasi
Investasi BYD di Subang
Investasi BYD di Subang Smartpolitan, yang mencapai Rp11,7 triliun, diprediksi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, gangguan keamanan sempat menjadi tantangan dalam proses pembangunannya.
Menanggapi hal ini, Kementerian Investasi/BKPM juga turun tangan. Nurul Ichwan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal, mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme untuk memastikan keamanan proyek.
“Kami akan berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme agar gangguan seperti ini tidak terulang. Aksi premanisme dan pungli sangat merugikan iklim investasi Indonesia,” jelas Nurul.
Dengan penanganan ini, diharapkan proyek BYD dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para investor.
(Aak)
