KARAWANG, TEROPONGMEDIS.ID — Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menegaskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme dan persiapan Pemda menyambut Idul Fitri 1446 H rampung sebelum 25 Maret 2025.
Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 2337/AR.06.04/PEMOTDA dan Surat Edaran Nomor 29/AR.03.04.01/PEMOTDA.
“Satgas ini harus bisa mengakomodir semua permasalahan. Insyaallah, sebelum tanggal 25, pembentukannya sudah selesai,” tegas Aep dalam rapat koordinasi di Bale Indung Nyi Pager Asih, Karawang, dikutip Selasa (25/3).
Pemberantasan Calo Tenaga Kerja
Aep menyatakan, salah satu target utama satgas adalah memberantas praktik calo lowongan pekerjaan yang marak di Karawang.
“Ini upaya serius Pemda untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang bersih dari premanisme,” ujarnya.
Rapat tersebut juga membahas kesiapsiagaan Pemda menghadapi arus mudik dan lonjakan aktivitas selama Idul Fitri 1446 H/2025 M. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama liburan.
Pembentukan satgas mengacu pada peraturan gubernur sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
“Kami bekerja sesuai prosedur untuk memastikan semua berjalan tertib,” jelas Aep.
Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menargetkan Jabar bebas premanisme mulai tahun 2025 ini.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa satgas telah langsung bergerak. Ia berharap Satgas ini bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada.
Pungli Rekrutmen Tenaga Kerja
Aep mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah memperingatkan tingginya laporan pungli dalam proses perekrutan pekerja di Karawang.
“Hampir semua laporan menyebut calon pekerja harus membayar untuk dapat kerja, bahkan untuk naik jabatan sekalipun,” tegasnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, selain Satgas Anti-Premanisme, Pemkab Karawang juga membentuk Satgas Khusus Ketenagakerjaan.
“Kami ingin Karawang menjadi contoh sistem ketenagakerjaan yang transparan dan bebas pungli,” tambah Aep.
Didiukung TNI-Polri, Targetkan Jabar Bebas Premanisme
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan keseriusannya memberantas premanisme setelah sejumlah aksi intimidasi oleh oknum ormas dan LSM di Bekasi.
“Ada kasus petugas keamanan perusahaan diintimidasi, bahkan kantor dinas dirusak dengan lumpur dan sampah. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Dedi.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait untuk memperkuat satgas ini. “Kami ingin Jawa Barat benar-benar bersih dari premanisme tahun ini,” pungkasnya.
BACA JUGA
Puluhan Wartawan Gelar Aksi Solidaritas Kecam Premanisme di Kecamatan Cibodas
Masyarakat Berharap Penindakan Nyata
Pembentukan satgas ini disambut positif warga, meski banyak yang menunggu bukti tindakan tegas. Selama ini banyak preman mengatasnamakan ormas meminta uang keamanan.
“Semoga satgas bisa membereskan ini,” kata Andi, seorang pedagang di Karawang.
Satgas ini diharapkan tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar mampu membersihkan Karawang—dan Jawa Barat secara keseluruhan—dari praktik premanisme yang selama ini meresahkan masyarakat dan dunia usaha.
(Aak)
