Masa Kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal Bakal Diperpanjang

Penulis: Budi

Rokok Ilegal
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dan Bea Cukai musnahkan Barang Milik Negara (BMN), Barang Dikuasai Negara (BDN) dan Ultimum Remidium bersama-sama di lapangan parkir Kantor Satpol PP Kota Bandung, Rabu (27/9/2023).(Foto: Rizky Iman/Teropongmedia.id).
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyatakan, adanya kemungkinan untuk memperpanjang masa kerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau yang biasa disebut Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

Satgas ini sebelumnya dibentuk pada Juli 2024 dan direncanakan akan menyelesaikan tugasnya pada Desember 2024. Namun, mempertimbangkan situasi di lapangan, Budi menegaskan bahwa jika pencapaian target belum memadai, maka perpanjangan masa kerja Satgas akan dipertimbangkan.

“Kenapa dulu (ditetapkan) sampai Desember? Harapannya setelah itu tidak ada (impor) ilegal ya. Tapi nanti kita evaluasi, jika memang masih ada kendala, kita perpanjang,” ujar Budi di Jakarta, Minggu (10/11/20204).

Executive Director Operational Indogrosir, Anton Prasetyo,menambahkan bahwa para pelaku usaha sangat mendukung perpanjangan masa kerja Satgas.

Ia menyoroti maraknya barang impor ilegal yang merugikan sektor ritel nasional dan mengakibatkan penurunan daya saing pedagang lokal.

Anton juga menegaskan bahwa keberadaan barang impor ilegal kerap kali merusak harga pasar, yang membuat usaha ritel lokal semakin sulit untuk bertahan.

“Harapannya (Satgas impor ilegal) diteruskan. Impor ilegal ini perlu diberantas karena merusak pasar dan menyulitkan pelaku ritel lokal,” jelas Anton.

BACA JUGA: Satgas Bongkar Gudang Barang Impor Senilai 40 Miliar Milik WNA

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal, yang dibentuk pada 19 Juli 2024, bertujuan mengawasi beberapa kategori barang seperti tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, dan kosmetik.

Anggotanya terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI AL, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Mereka bertugas melakukan inventarisasi permasalahan terkait barang impor, menetapkan sasaran kerja, serta melakukan pemeriksaan izin usaha, SNI, dan pajak.

Pembentukan Satgas ini didasari oleh keluhan industri dalam negeri, terutama sektor tekstil yang mengalami kerugian akibat produk impor ilegal yang dijual di bawah harga pasar dan mengakibatkan tutupnya beberapa pabrik serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Satgas ini diharapkan mampu melakukan pengawasan dan tindakan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

 

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Bakso Atomic
Kreatif dan Berani, Mahasiswa UAD Tawarkan Bakso Unik Berbasis Ilmu Fisika
Subaru mobil baru
Subaru Siap Luncurkan Mobil Baru di GIIAS 2025, Perdana SUV Hybrid?
Ganja di Aceh
Polisi Ungkap Ladang Ganja Seluas 25 Hektare di Aceh
BMW R1300R
BMW Rilis R1300R Roadster 2025, Adopsi Teknologi Suspensi Tercanggih!
IMG_20250624_131858
Borneo FC Resmi Datangkam Gelandang Asal Kolombia 
Berita Lainnya

1

Ida Fauziyah: PKB Lahir dari Rahimnya NU

2

BSU Tahap I Mulai Cair ke 2,45 Juta Pekerja

3

Video Polri Pahlawan Masa Kini Dirujak Warganet, Dianggap Tak Sesuai Realita

4

Duh! Harga Emas Antam Anjlok Rp 10.000 Hari Ini

5

Dorong Dunia Usaha Lebih Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Inclusive Job Center kepada 30 Perusahaan di Bandung Raya
Headline
BSU CAIR-1
BSU Tahap I Mulai Cair ke 2,45 Juta Pekerja
rupiah melemah, emas melonjak harga emas antam
Duh! Harga Emas Antam Anjlok Rp 10.000 Hari Ini
Gunung Ibu erupsi
Waspada! Gunung Ibu Kembali Erupsi Pagi Ini
Oklahoma City Thunder
Oklahoma City Thunder Raih Gelar Juara NBA 2025 Usai Kalahkan Indiana Pacers

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.