Mahfud: Saya Setuju dengan Pak Luhut agar KPK Tak Pamer OTT

Mahfud: Saya Setuju dengan Pak Luhut agar KPK Tak Pamer OTT
Ilustrasi - Mahfud MD. (Ig@mohmahfudmd)

Bagikan

JAKARTA, TM.ID: Mahfud MD mengaku sejalan dengan pernyataan dari Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar KPK tak terus-menerus pamer OTT.

KPK Tak Pamer OTT

Mahfud selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menyarankan agar KPK seharusnya mengutamakan pencegahan korupsi. Dengan begitu, penyidik KPK tidak perlu lagi sibuk melakukan Operasi tangkap Tangan (OTT) kepada pejabat negara.

Baca Juga : KPK Sita Dokumen Terkait Penyidikan di PTPN XI

“Ya dari satu segi ya betul dong Pak Luhut. Dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT, caranya apa, cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintahan, kan sudah bener logikanya Pak Luhut,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip pada Rabu (19/7/2023).

Kendati demikian, Mahfud menekankan, OTT KPK tak bisa dilarang saat ini. Pasalnya, upaya pencegahan korupsi belum berjalan dengan sempurna.

Pamer OTT tak bisa dilarang

“Tetapi logika konkretnya, OTT tidak bisa dilarang karena masih terjadi sebelum proses atau mekanisme pencegahan itu berjalan sempurna, kan gitu aja,” jelas Mahfud.

Mahfud menilai, pernyataan Luhut tersebut tidak bertentangan. Namun untuk jangka panjangnya, ia menyarankan agar KPK tak lagi pamer OTT, melainkan melakukan pencegahan sejak awal.

Baca Juga : KPK Serahkan Aset Korupsi Senilai Rp28,9 Miliar ke Kemenkumham

Untuk saat ini, Mahfud mendukung KPK untuk tetap melakukan OTT karena korupsi masih belum bisa dicegah. Menurut dia, OTT ini juga menunjukan bahwa negara hadir.

“Tidak ada yang bertentangan, bagus, untuk jangka panjang jangan pamer OTT, kita cegah dari awal. Tapi sekarang karena belum bisa dicegah ya di-OTT saja malah kalau saya lebih bagus, biar tampak bahwa negara hadir di situ,” ungkap Mahfud.

Informasi tambahan, Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kerja KPK tak sekadar melakukan penindakan melalui OTT, melainkan juga melakukan pencegahan. Luhut menyebut KPK telah membantu pemerintah dalam membangun ekosistem dengan digitalisasi guna mengurangi potensi terjadinya korupsi.

Lebih lanjut luhut menjelaskan, Pada tahun ini, KPK pun baru melakukan tiga kali OTT. Luhut menyambut antusias sistem penegakan hukum yang tengah berlangsung di KPK

Dia mengaku heran jika penindakan korupsi di Indonesia masih dibanggakan dengan banyaknya kegiatan operasi tangkap tangan.

(Aziz/usamah)

 

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
prabowo hapus utang umkm
Prabowo Bakal Hapus Utang UMKM, OJK: Sangat Mungkin Direalisasikan
KONI Jabar Beri Penghargaan Untuk STKIP Pasundan
KONI Jabar Beri Penghargaan Untuk STKIP Pasundan Usai Menyubang 43 Emas di PON Aceh - Sumatera Utara
Pemkot Bandung Ajak Masyarakat Hingga Pondok Pesantren untuk Memilah Sampah
Pemkot Bandung Ajak Masyarakat Hingga Pondok Pesantren untuk Memilah Sampah
Cek Fakta
Cek Fakta : Pesan Berantai Minta Matikan Ponsel Demi Hindari Radiasi Kosmik
PT Angkasa Pura II pastikan Operasional bandara Berjalan Normal
WNA Pemilik ITAP dan ITAS Bisa Autogate di Bandara
Berita Lainnya

1

Sampah Makanan Bergizi Gratis akan Diolah jadi Pupuk

2

Cek Fakta : Kloning Babi dan Sapi di China?

3

Bikin Macet, Paku Bumi Jatuh di Jalan Buah Batu - Soekarno Hatta Bandung

4

Pemkot Bandung Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sampah dengan Skema Tata Kelola Pengolahan Sampah Terstruktur

5

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!
Headline
Jorge Martin Kuasai Sirkuit Phillip Island
Jadi yang Tercepat di Sirkuit Sepang, Jorge Martin OTW Juara MotoGP 2024
timnas Indonesia
27 Pemain Timnas Indonesia Dipanggil Jelang Laga Versus Jepang dan Arab Saudi, 2 Pemain Absen
Siklon Tropis Penyebab Suhu Panas Meningkat
BMKG Sebut Siklon Tropis Penyebab Suhu Panas Meningkat
BPOM Desak Penjualan Jajanan Impor Latiao Online Disetop
Ditemukan Bakteri, BPOM Desak Penjualan Jajanan Impor Latiao Disetop!