BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa stabilitas fiskal daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menjelang akhir tahun 2025.
Hal itu disampaikan Bupati yang akrab disapa Kang DS itu dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung, di Gedung Moh Toha, Soreang, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, perubahan drastis dalam skema keuangan daerah atau APBD akibat pengurangan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp 1 triliun wajib segera diantisipasi oleh pemerintah daerah.
“Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp7,6 triliun, kini berkurang karena DAK tidak masuk di tahun 2025. PAD yang ditargetkan Rp2,2 triliun baru tercapai Rp1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada Rp800 miliar yang belum masuk,” jelas Kang DS.
Untuk menjaga kestabilan fiskal, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menyebutkan pemerintah daerah akan menyesuaikan skema anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN.
“Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Tapi dengan kondisi fiskal sekarang, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan,” tegasnya.
Baca Juga:
Bupati Bandung Ajak Pengurus IKA PMII Terlibat Dalam Pembangunan
Bupati Bandung: Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Bunga Jadi Solusi Lawan Bank Emok dan Pinjol
Terlebih, Kang DS juga mengingatkan potensi pengurangan TKD pada tahun 2026 yang diproyeksikan berkurang sekitar Rp 945 miliar.
“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” ujar Kang DS.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut juga meminta para Kepala OPD dan para camat untuk dapat menyampaikan dan memberi penjelasan kepada jajarannya tentang kebijakan penyesuaian tukin ASN tersebut.
Termasuk penjelasan bahwa tukin ASN itu diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Tukin ASN itu berasal dari PAD Kabupaten Bandung. Ketika target PAD-nya belum memenuhi target, tukin pun berpotensi terdampak penyesuaian.
“Dari target PAD Rp 2 triliun, saat ini baru Rp 1,4 triliun. Tim TAPD melakukan pembahasan hingga 5 kali sebelum memutuskan kebijakan penyesuaian tukin ini. Tapi karena kondisi keuangan berat, kita prioritaskan stabilitas fiskal daerah,” tuturnya.
“Penyesuaian tukin ini untuk menjaga fiskal daerah. Tapi kalau nanti pendapatan melebihi tahun kemarin silakan (normal kembali). Tapi harusnya tukin itu fluktuatif, disesuaikan kemampuan keuangan daerah,” jelas Kang DS.
Di akhir arahannya, Kang DS menegaskan penyesuaian tukin ASN jangan jadi alasan untuk bermalas-malasan. Ia justru akan memberlakukan reward berbasis kinerja nahi ASN yang menunjukkan kinerja baik.
“Saya tidak ingin mempersulit ASN. Tapi saat fiskal kita berat, semua harus tertib. Siapa yang berkinerja baik akan saya beri penghargaan,” tandasnya.
