JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengkritisi pemerintahan Prabowo Subianto, dianggap lepas dari nilai-nilai integritas dan meritokrasi dianggap tidak tepat. Kritik itu, dinilai lebih bernuansa emosional dan kurang memiliki substansi yang kuat.
Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menolak kritik yang disampaikan oleh Anies terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, tudingan Anies terkait komposisi jabatan di Kabinet Merah Putih yang disebut lebih berdasarkan koneksi ketimbang kemampapuan , dinilai tidak berdasar dan terlalu emosional.
“Saya rasa kritikan beliau terkesan emosional dan tidak subtantif, namanya juga jabatan politik ya harus memiliki koneksi politiklah, tapi yang saya lihat sudah profesional kok komposisi jabatan pada Kabinet Merah Putih yang tidak profesional jabatan yang mana,” katanya, Senin (3/11/2025).
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) ini juga menyebutkan bahwa realisasi janji politik pemerintahan Prabowo-Gibran sudah berjalan signifikan.
BACA JUGA:
Kabinet Merah Putih Disindir Anies Jauh dari Prinsip Meritokrasi, Direspon Gerindra!
“Sudah terealisasi janji-janji politik Prabowo-Gibran kok selama 1 tahun pemerintahan artinya sudah 20% progresif pemerintahan dan sudah teralisasi 20% janji janji Prabowo-Gibran,” ucapnya.
Sandri menambahkan, tiga isu utama yang menjadi sorotan Anies Baswedan yakni persoalan pangan, lapangan kerja, dan masa depan , justru telah mendapat perhatian serius pemerintah. Program seperti Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih telah dijalankan secara nyata.
Selain itu, dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah dinilai berhasil menurunkan angka pengangguran melalui berbagai program seperti magang, padat karya, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.
”Sangat efektif kok buktinya berdasarkan BPS dibandingkan Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 berkurang sebesar 0,15%. TPT tercatat mengalami penurunan hingga menjadi 4,76% per Februari 2025,” jelas Sandri.
Ia juga menyebut program seperti Tenaga Kerja Mandiri, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi bagian dari upaya konkret pemerintah untuk membantu masyarakat.
Pemerintah daerah pun turut berperan melalui kegiatan seperti job fair virtual dan pengembangan aplikasi ketenagakerjaan yang memudahkan pencari kerja mengakses lowongan yang tersedia.
Sandri berharap kritik terhadap pemerintah sebaiknya disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya retorika politik semata.
“Kita semua memiliki tugas yang sama seperti Pak Anies yakni mengontrol dan mengkritik jalan pemerintahan Prabowo-Gibran tapi harus berdasarkan data, realitas, fakta bukan sebatas retorika belaka,” pungkasnya.
Diketahui, Anies sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto semakin menjauh dari prinsip integritas dan meritokrasi. Ia menilai praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah membuat jabatan publik lebih ditentukan oleh kedekatan politik daripada kompetensi.
Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025). Kritik serupa juga ia lontarkan dalam acara Dialog Kebangsaan Suara Rakyat di Padang, Sabtu (1/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Anies mempertanyakan capaian pemerintahan Prabowo-Gibran setelah satu tahun berjalan atau sekitar 20 persen dari masa jabatan lima tahun. Ia menyoroti tiga keresahan utama masyarakat: persoalan pangan, lapangan kerja, dan masa depan.
(Saepul)
