Kontroversi Kebijakan Siswa Bermasalah Dikirim ke Barak, Istana Buka Suara

siswa barak militer
(Tangkap layar/Instagram)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, tidak mempermasalhkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Ia mengatakan, implementasi itu tidak bermasalah, selama tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Jadi sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi,” kata Hasan, dikutip Minggu (11/05/2025).

Menurutnya, membawa siswa yang nakal ke barak militer, merupakan bagian dari pembinaan.

“Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan periksalah, akan kaji ini,” ujarnya.

Akan tetapi, ia belum membeberkan sikap Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebijakan tersebut, yang menuai pro dan kontra.

Ia menyebut, pemerintah belum mengkaji kebijakan tersebut untuk diberlakukan secara nasional.

“Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah,” ujarnya.

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati meminta program siswa sekolah bermasalah yang dikirimkan ke barak militer dari gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, meminta dikaji kembali.

BACA JUGA:

Heboh Dedi Mulyadi Pungut Sampah di Gorong-Gorong, Netizen: Jangan Sampai Kaya Waktu Itu!

Dedi Mulyadi Keluarkan Edaran Baru, Siswa Kecanduan Game Jadi Sasaran Pembinaan

Ia berpandangan, bahwa program tersebut yang baru-baru ini menjadi sorotan itu belum dibahas di Parlemen dan dinilai diskriminasi.

“Saya rasanya mau menangis, dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi, dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka, dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan,” ujar Esti dalam tayangan Kompas TV, dikutip Minggu (04/05/2025).

Ia mengharapkan, program siswa bermasalah yang dikirim ke barak dihentikan sementara hingga ada kajian jelas.

“Hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru, ini soal anak, kalau kita bicara soal anak ini, bicara soal masa depan, bangsa ini,” tambahnya.

Esti juga mengungkapkan, belum ada pemanggilan terhadap Dedi Mulyadi maupun dinas pendidikan terkait.

(Saepul)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG-20260724-WA0004
PLN UP3 Majalaya Dukung Gerakan Jum'at ASRI, Perkuat Semangat Gotong Royong Jelang HUT ke-81 RI
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.48
Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Hadirkan HANA Japanese Pop Up Kitchen, Pengalaman Bersantap Omakase Eksklusif
IMG-20260721-WA0006
DPRD Kota Bekasi Minta Dinkes Perketat Pengawasan Puskesmas Usai Dua Kasus Pelayanan Kesehatan
IMG-20260721-WA0003
PLN UP3 Majalaya Perkuat Keandalan Listrik Jelang Piala Presiden 2026, Wujud Komitmen Melayani Negeri pada HUT ke-81 RI
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!

3

4

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX

5

Sejumlah Ruko di Pasar Soreang Ambruk, Petugas Lakukan Evakuasi
Headline
IMG-20260724-WA0010
Ketua DPRD Bekasi Ingatkan WTP Bukan Akhir, Pengawasan Internal Harus Diperkuat
IMG-20260724-WA0009
Topananda: Bekasi Butuh Program Pemuda yang Berkelanjutan, Bukan Sekadar Seremonial
IMG-20260723-WA0002
DPRD Kota Bekasi Percepat Pembahasan Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual
IMG-20260723-WA0001
Abdul Muin Serap Aspirasi Warga, Banjir hingga Kesempatan Kerja Jadi Perhatian