Ketua DPRD Kota Banjar Jadi Tersangka Korupsi Tunjangan, Negara Rugi Rp3,52 Miliar

Penulis: Budi

Korupsi GMIM
Ilustrasi. (Pixabay)

Bagikan

BANJAR, TEROPONGMEDIA.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar menetapkan Ketua DPRD Kota Banjar berinisial DRK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun anggaran 2017–2021.

Penetapan tersangka dilakukan setelah ekspos perkara pada Rabu (16/4/2025). Pemeriksaan terhadap DRK berlangsung pada Senin (21/4/2025) dan langsung diikuti dengan penahanan di Rutan Kebon Waru, Bandung, selama 20 hari ke depan.

Kepala Kejari Kota Banjar, Sri Hariyanto, menjelaskan bahwa penetapan DRK sebagai tersangka didasarkan pada bukti kuat, termasuk keterangan saksi, ahli, serta hasil audit kerugian negara.

“DRK diduga melampaui kewenangannya dalam pengusulan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Kota Banjar secara melawan hukum,” ujar Sri dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).

Berdasarkan hasil penyidikan, kebijakan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.523.950.000. Kenaikan tunjangan itu bahkan tercatat dilakukan dua kali pada tahun 2020, di tengah kondisi pandemi COVID-19.

BACA JUGA:

Wakil Ketua DPRD Bekasi Jadi Tersangka Dugaan Kasus Suap

Selain itu, pada tahun 2017, DRK tidak segera menyesuaikan peraturan wali kota dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD. Akibatnya, pembayaran tunjangan yang tidak sesuai ketentuan terus berlangsung selama 15 bulan.

Selama proses penyidikan, Kejari telah memeriksa 64 saksi dan menyita hampir 200 dokumen sebagai barang bukti. Sri menyatakan, penyidikan masih berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka jika ditemukan bukti baru.

“Tentunya jika ditemukan minimal dua alat bukti yang sah secara hukum, akan kami tindak lanjuti,” tegas Sri.

Atas perbuatannya, DRK disangkakan melanggar:

Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU yang sama, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejaksaan Negeri Kota Banjar menegaskan akan menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel demi tegaknya supremasi hukum.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Ojol Bandung
Viral! Ojol Bandung Tambal Jalan Pakai Uang Sendiri "Nggak Nunggu Janji"
Akhmad Marjuki
Disambut Bang Maja, Doa Haru Sertai Akhmad Marjuki dari Seniman Betawi untuk Golkar Bekasi!
Pencuri emas
Polisi Tangkap Pencuri Emas Batangan 100 Gram di Jakut
ekspor tekstil kabupaten bandung
Lepas Ekspor Produk Kimia Tekstil ke Amerika dan Bangladesh, Bupati Bandung: Peluang Ekspor Masih Terbuka Lebar
preman cirebon
Polres Cirebon Kota Ringkus 11 Preman dalam Operasi Pemberantasan Premanisme
Berita Lainnya

1

Ini Syarat dan Cara Daftarkan Anak ke Barak Militer

2

Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial Telkom University Dorong Digitalisasi Promosi Wisata Desa Sugihmukti Lewat Produksi Video Profil

3

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

4

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

5

Strategi Bisnis “Purple Cow/ Sapi Ungu”
Headline
anggota dprd lampung utara
Usai Viral Sawer DJ, Anggota DPRD Lampung: Bukan Melanggar Norma!
Gunung Cikuray Garut - Pendaki Hilang - Foto Kuttab Digital
Pendaki Asal Karawang Hilang di Gunung Cikuray Garut, Tim SAR Lakukan Operasi Pencarian
ijazah jokowi
Polemik Ijazah Jokowi, Rektor dan Dekan UGM Digugat Rp69 Triliun!
Harga Tiket Timnas Indonesia Vs China, Cek Cara Belinya
Harga Tiket Timnas Indonesia Vs China, Cek Cara Belinya

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.