BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan anak jalanan turut menjadi target utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang akan digulirkan pemerintah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial KemensosIdit Supriadi Priatna Idit Supriadi Priatna mengungkapkan kelompok anak jalanan yang akan mengikuti program ini, berasal dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dalam hal ini, anak jalanan yang berasal dari desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak yang tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah.
“Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan, anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah,” ujar Idit.
Guna menyeleksi agar program ini bisa tepat sasaran, Kementerian Sosial membuat tim bersama-sama dengan Dinas Sosial setempat untuk turun langsung ke lapangan.
Idit juga mengungkap lokasi Sekolah Rakyat permanen yang telah siap dibangun di Jawa Barat pada 2025 ini, salah satunya di Ciwidey, Kabupaten Bandung.
“Yang sudah siap antara lain tahun ini tidak salah di Kabupaten Bandung, yakni di Ciwidey. Sekolah sementaranya (untuk Kabupaten Bandung) sekarang di Jalak Harupat. Nanti akan dibangun di Ciwidey dan saat ini juga sudah ada beberapa di Provinsi Jawa Barat menyiapkan lahan,” ujarnya.
Baca Juga:
Sekolah Rakyat Dibuka di Jatim Mulai Juli 2025, Gratis!
Kemensos Pastikan Tablet Untuk Sekolah Rakyat Aman dari Konten Negatif
Program Sekolah Rakyat yang terdiri dari 100 unit akan beroperasi mulai (14/7/2025). Program ini merupakan sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung negara. Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan Kementerian Sosial. Sementara, rekrutmen guru dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Salah satu hal yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah konvensional adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal (individual approach).
Sekolah ini menerapkan sistem multi entry dan multi exit, yang artinya siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pendidikannya sesuai capaian belajar sendiri.
(Anisa Kholifatul Jannah)
