JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan bagi jemaah umrah agar segera pulang, sebelum 29 Zulkaidah 1445 Hijriah atau 6 Juni mendatang.
Kementerian Agama (Kemenag) RI mengatakan, ketentuan Arab Saudi harus dipatuhi. Dengan demikian, jemaah umrah Indonesia agar segera meninggalkan tanah suci.
“Jemaah yang menggunakan visa umrah agar mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Segera kembali ke Indonesia sebelum masa berlaku visa habis,” tegas Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie dalam keterangan persnya, Senin (20/5/2024).
Merujuk UU Nomor 8 Tahun 2019 dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dalam Pasal 94 tertuang berbagai bentuk kewajiban yang harus diberikan oleh PPIU kepada jemaah umrah. Salah satu kewajiban tersebut berupa memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai masa berlaku visa umrah di Arab Saudi.
BACA JUGA: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Arab, Sebelum Masa Berlaku Visa Habis
Anna menegaskan, terdapat risiko bagi jemaah umrah dan PPIU, jika meninggalkan Arab Saudi lebih dari waktu yang sudah ditentukan.
“Jemaah yang tinggal di Arab Saudi melebihi batas waktu tersebut dapat terkena masalah hukum, denda yang cukup besar, dan dideportasi dari Arab Saudi. Bila dideportasi maka Jemaah tersebut akan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi dalam waktu 10 tahun ke depan,” sebut Anna.
“PPIU yang memberangkatkan Jemaah dan muassasah di Arab Saudi juga bisa kena denda oleh Pemerintah Arab Saudi. Kami sebagai pemerintah juga akan memberikan sanksi administratif kepada PPIU sampai dengan pencabutan izin berusaha. Ketentuan tersebut sebagaimana dimuat di dalam PP Nomor 5 Tahun 2021,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan, bahwa visa umrah tidak dapat berfungsi menjadi berhaji. Saat ini, pemerintah Arab Saudi yengah berupaya memperketat aturan terkait itu.
Kemenag akan mendata PPIU yang akan memberangkatkan dan mencatat jemaah yang masih berada di Arab Saudi.
Lebih lanjut, kata Anna, meminta Asosiasi PPIU guna memberikan pembinaan yang lebih gencar melalui berbagai media, agar maksimal.
“Kementerian Agama tentu akan melakukan pembinaan berupa sosialisasi kepada PPIU tentang kebijakan Arab Saudi tersebut. Kami juga meminta agar Asosiasi PPIU turut serta melakukan pembinaan yang lebih massif kepada anggota melalui berbagai cara baik pembinaan langsung maupun melalui media sosial,” pungkasnya.
(Saepul/Budis)
