BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersiap menghadapi potensi lonjakan harga dan meningkatnya mobilitas warga. Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Forum strategis ini mempertemukan berbagai unsur penting Bank Indonesia, BPS, akademisi dari Unpad dan Unpas, serta jajaran kepala OPD dengan satu tujuan: menyelaraskan data, kebijakan, dan kondisi lapangan agar ekonomi Bandung tetap stabil dan berdaya tahan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pengendalian inflasi bukan hanya urusan statistik, melainkan tentang menjaga ketenangan dan kesejahteraan warga.
“Yang paling berat bagi pemerintah daerah sekarang adalah bagaimana menyelaraskan strategi pembangunan dengan RPJMD dan kebijakan pusat. Semua keputusan harus berbasis data,” kata Farhan, Kamis (13/11/2025).
Dengan gaya khasnya yang santai dan penuh humor, Farhan sempat mengundang tawa peserta ketika menyinggung masa kuliahnya di jurusan Ekonomi Pembangunan.
Baca Juga:
Farhan Tegaskan Pembenahan Pasar di Bandung Fokus pada Legalitas dan Kepatuhan Administrasi
“Saya dulu suka banget mata kuliah ekonomi makro, sampai diulang tiga kali. Mungkin antara bodoh jeung hobi, beda tipis,” candanya.
Namun di balik gurauan itu, Farhan menegaskan pesan penting yakni kebijakan ekonomi harus berbasis ilmu dan data, bukan intuisi.
“Jangan sampai kebijakan kota hanya berdasarkan feeling wali kotanya. Semua harus kuantitatif, jelas, dan terukur,” tegasnya.
Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 tercatat 2,53 persen (year on year) lebih rendah dari inflasi Provinsi Jawa Barat (2,63 persen) maupun nasional (2,86 persen).
Angka ini menandakan stabilitas harga masih terkendali. Namun, Farhan mengingatkan menjelang Nataru, peningkatan mobilitas dan permintaan bisa memicu tekanan harga.
“Bandung ini kota wisata. Mobilitas tinggi menjelang Nataru bisa jadi peluang ekonomi, tapi juga ancaman inflasi kalau tidak diatur. Kita harus pastikan semua nyaman yang berlibur, yang berjualan, maupun yang merayakan,” ujarnya.
Empat strategi utama pengendalian inflasi di Kota Bandung:
1. Menjamin ketersediaan pangan.
Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menjaga stok bahan pokok serta melakukan rebranding program Buruan SAE.
“Buruan SAE jangan hanya dianggap kebun kecil warga. Itu punya nilai strategis untuk menenangkan psikologi publik. Kalau cabai mahal, ya alhamdulillah masih ada kentang,” ujarnya sambil tersenyum.
2. Menata rantai pasok dan kebersihan pasar.
Farhan mengingatkan, persoalan distribusi tidak boleh diabaikan.
“Masalah sampah di pasar bisa ganggu logistik. Kalau pasarnya ditutup karena pelanggaran lingkungan, rantai pasokan bisa lumpuh,” ungkapnya.
3. Menggelar gerakan pasar murah.
Langkah ini dianggap penting untuk menjaga rasa aman warga.
“Pasar murah mungkin tidak besar dampaknya, tapi bisa menenangkan masyarakat. Itu yang kita butuhkan: rasa percaya dan tenang,” ujarnya.
4. Menguatkan komunikasi publik.
Kepada Dinas Kominfo, Farhan menekankan pentingnya penyebaran informasi ekonomi yang aktif dan menenangkan.
“Jangan hanya rilis di website. Buat dialog dengan pelaku usaha, media, dan masyarakat. Edukasi publik penting agar mereka tidak panik menghadapi fluktuasi harga,” pesannya.
Farhan juga menyoroti pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi seiring dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka.
“Kalau yang tumbuh hanya sektor informal, produktivitasnya tidak steady. Kita ingin pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,” katanya.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus disertai pemerataan. Itu tantangan terbesar Bandung ke depan,” pungkasnya.
(Kyy/_Usk)
