Isu Jokowi Gabung PSI, Respon Nasdem: Biasa Saja

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Rumor kuat Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan Partai Solideritas Indonesia (PSI) menuai banyak tanggapan, tak terkecuali Partai Nasdem.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, kedekatan Nasdem dengan Jokowi adalah silaturahmi politik. Namun, jika nantinya benar-benar bergbung, kata Hermawi, partainya akan menghoormati pilihannya.

“NasDem mengembangkan politik silahturahmi, senantiasa berusaha dekat dan dialogis dengan semua kalangan, tidak terbatas hanya dengan Jokowi,” kata Hermawi kata di Jakarta, dikutip Sabtu (29/03/2025).

“NasDem senantiasa menghormati pilihan politik semua pihak. Jadi ya biasa-biasa saja kalau seseorang dilihat mendekat dengan parpol tertentu, seumpama Jokowi dianggap dekat dengan PSI, itu biasa saja,” tambahnya.

Kendati begitu, Nasdem belum mengetahui secara pasti mengenai kebenaran Jokowi akan bergabung ke PSI.

Pandangan Pakar Politik

Direktur Eks Trias Politika, Agung Baskoro menilai, Jokowi memiliki peluang besar untuk bergabung dengan Partai Solideritas Indonesia (PSI). Begitupun Jokowi, tidak pernah menolak saat PSI akan melakukan arah partai yang sama.

“Kemungkinan Jokowi bergabung dengan PSI itu ada. Karena dari awal konsep Partai Super Terbuka diambil PSI, Jokowi nyaman dan tidak ada penolakan,” katanya, Kamis (27/03/2025).

BACA JUGA:

Pakar Ukur Peluang Jokowi Gabung PSI: Ingin Punya Nafas seperti SBY

PSI Bakal Jadi Partai Super Terbuka, Jokowi Bakal Gabung?

Di sisi lain, Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan juga, jika Jokwi nantinya tidak akan berpartai. Meski begitu, peluang itu kecil, karena dinilai Jokowi tengah mempertahankan legacy-nya.

“Sedikit banyak beliau ingin legacynya itu ingin punya nafas yang panjang seperti SBY (Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati (Megawati Soekarnoputri),” terangnya.

Dengan begitu, lanjut Agung, Jokowi memerlukan kendarraan politik yakni partai untuk memperkuat legacy-nya.

“Agar legacynya bertahan, dia harus memiliki partai. Karena kalau hanya atas nama perorangan akan pudar. Dan sepertinya Jokowi tidak mau itu terjadi,” pungkasnya.

(Saepul)