MOROWALI,TM.ID: Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak internal PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), dinilai Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)meragukan.
Menurut Ketua AGRA, Mohammad Ali, investigasi seharusnya tidak boleh dilakukan pihak internal dari perusahaan. Alasannya karena dikhawatirkan menghasilkan pandangan yang subyektif.
BACA JUGA: Insiden Ledakan Tungku Smelter ITSS Morowali, Banyak Tabung Oksigen di TKP
“Investigasi tidak boleh dilakukan oleh internal perusahaan, karena sudah pasti subyektif dan dikhawatirkan ada upaya untuk menutupi kesalahan,” jelasnya, Selasa (26/12/2023)
Ali meminta juga agar ada investigasi independen yang melibatkan berbagai pihak terkait.
“Sehingga harus ada Investigasi independen yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Komnas HAM, ILO dan pemerintah,” jelas Mohammad Ali dalam keterangan tertulisnya.
Pihaknya mengungkapkan menemukan banyak pelanggaran tentang standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kata dia kejadian tersebut harus dijadikan pelajaran penting dan evaluasi secara menyeluruh.
“Kejadian ini harus dijadikan evaluasi menyeluruh, atas perusahaan di kawasan PT IMIP untuk melakukan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan hukum ketenagakerjaan. Perusahaan harus menerapkan standar K3 yang baik, termasuk memberikan pelatihan kepada seluruh buruh atas K3, memberikan APD yang berkualitas secara berkala, menerapkan sistem kerja yang nyaman dan aman bagi buruh,” jelasnya.
“Kami menemukan banyak terdapat dugaan pelanggaran mengenai hal-hal tersebut,” tambahnya.
Ali juga mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk ikut andil terkait dengan insiden kecelakaan yang menewaskan para pekerja.
BACA JUGA: Profil Perusahaan PT ITSS Morowali, Insiden Kerja Tewaskan 13 Orang
“Pemerintah harus turut bertanggunggung jawab atas kelalaian dalam kejadian ini, sebab kami menemukan dugaan kuat pelanggaran dan adanya praktik pembiaran oleh pemerintah.
Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan atas perlindungan terhadap buruh, tetapi tidak dilakukan dan buruh menjadi pihak yang paling dikorbankan dalam proyek Hilirisasi Nikel,” terang Ali.
