Bicara Hilirisasi, Luhut: 2 Tahun Lagi Indonesia Bisa Lebih Tajir dari Rusia

luhut hilirisasi industri
Luhut Binsar Pandjaitan. (Ig@luhut.pandjaitan)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Pada tahun 2025 perekonomian Indonesia bisa melampaui Rusia apabila program hilirisasi  industri sumberdaya alam (SDA) berjalan mulus.

Demikian disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Indonesia Sustainability Forum, di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Luhut menegaskan bahwa dirinya optimistis Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia.

Potensinya dengan memaksimalkan program hilirisasi bahan tambang seperti nikel, timah, bauksit, dan tembaga.

BACA JUGA: Elon Musk dapat Golden Visa dari RI ? Luhut: Lihat Nanti

“Mungkin pada tahun 2025 Indonesia akan mencapai ekonomi Rusia,” ujar Luhut, seperti dilansir Antara.

Pada Senin (4/9), Atlantic Council mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-6.

Produk domestik bruto (PDB) nasional Indonesia bisa menyentuh angka 1,45 triliun dolar AS pada September 2023.

Untuk mewujudkan itu, kata Luhut, pemerintah siap bekerja sama dengan negara lain.

Presiden Jokowi sudah memulai hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah seperti nikel dan bauksit.

Program tersebut harus tetap berlanjut meski Indonesia kalah atas gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Bukan hanya WTO, Dana Moneter Internasional (IMF) pun dikagetkan dengan program hilirisasi industri tersebut.

IMF meminta pemerintah RI untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan jangan sampai meluas pada komoditas lain.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menghitung potensi pendapatan dari kebijakan hilirisasi tersebut, dengan kenaikan pendapatan per kapita Indonesia sebesar 10.500 dolar AS pada 10 tahun.

Pendapatan per kapita itu kemudian akan meningkat menjadi 15.800 dolar AS dalam waktu 15 tahun ke depan.

BACA JUGA: Kereta Cepat Mau Diresmikan Presiden Jokowi, Luhut Ungkap Nanti Tembus Surabaya

Namun apabila hilirisasi dihentikan, maka Indonesia akan kehilangan pendapatan per kapita sekitar 25.000 dolar AS pada 2045 atau saat Indonesia Emas.

Adapaun kebijakan hilirisasi ini tidak hanya berlaku untuk komoditas tambang saja seperti nikel dan tembaga, tetapi juga komoditas pangan seperti rumput laut dan produk minyak kelapa sawit.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Spanyol
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
SPMB Kota Bandung
Pendaftaran SPMB Kota Bandung Jenjang SD dan SMP Tahap 1 2026 Dibuka
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Berita Lainnya

1

Jembatan Cirahong, Satu-satunya Jembatan Susun di Indonesia

2

7 Aplikasi Menambah Like TikTok Gratis

3

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

4

5

Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
Headline
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri