JAKARTA,TM.ID: Komisi V DPR RI melakukan evaluasi terhadap stakeholder pemerintah dalam penanganan angkutan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Libur Nataru).
Unsur pemerintah yang terlibat dalam pelayanan libur Nataru tersebut di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, BNPP/Basarnas, Korlantas Polri beserta seluruh operator transportasi nasional dan operator Jalan Tol.
Kendati demikian, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta stakeholder terkait agar melakukan peningkatan dalam mendukung penyelenggaraan angkutan mudik di masa yang akan datang.
Komisi V juga meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi serta meningkatkan langkah preventif sebagai berikut:
- Mengantisipasi terjadinya kecelakaan;
- Meningkatkan pengawasan dan inspeksi rutin dalam pelaksanaan SOP pada setiap moda transportasi;
- Menambah titik pemasangan alat sarana prasarana keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- Meningkatkan pengawasan terhadap melonjaknya harga tiket pesawat di beberapa rute penerbangan;
- Menyampaikan hasil investigasi kecelakaan kereta api yang terjadi pada awal tahun 2024 ini.
Lasarus menyebutkan bahwa Komisi V meminta Kementerian PUPR beserta seluruh operator Jalan Tol agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang.
BACA JUGA: KAI Klaim Ketepatan Waktu Keberangkatan KA Periode Nataru Sempurna
Antara lain, tegas dia, memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) jalan tol sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, memperluas tempat istirahat dan pelayanan (TIP) untuk menambah kapasitas parkir kendaraan.
“Dan mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol di berbagai daerah,” ujar Lasarus, seperti dilansir Parlementaria, Kamis (18/1/2024)..
Komisi V juga meminta BMKG meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait diseminasi informasi untuk antisipasi cuaca ekstrim dan memastikan informasi sampai kepada stakeholder dan masyarakat.
Sedangkan kepada BNPP/Basarnas, Komisi V meminta BNPP agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kecelakaan dengan menambah personil dan meningkatkan pelatihan SDM potensi SAR.
Terakhir, kepada Korlantas Polri, Komisi V meminta agar melakukan evaluasi dan kajian skema rekayasa lalu lintas utamanya penguraian kemacetan pada titik-titik krusial dan lokasi wisata sebagai upaya perbaikan pada penyelenggaraan angkutan mudik berikutnya.
(Aak)
