Guru Non-ASN Cemas dengan Tapera, Tambah Beban Ekonomi

guru tapera
(Dok. Tanoto Foundation)

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Perhimpunan pendidikan dan guru (P2G) menyatakan, para guru resah dengan adanya kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Koordinator Nasional P2G, Satriawan Halim mengatakan, tanggapan terbesar datang dari guru honorer dan swasta.

“Guru swasta dan honorer jadi cemas, karena lagi-lagi ada pemotongan gaji,” kata Satriawan Halim dalam pernyataan tertulis, dikutip Kamis (06/06.2024).

Satriawan menilai, finansial para guru saat ini masih belum stabil, dengan gaji yang rendah dibandingkan dengan profesi yang lain.

BACA JUGA: Kemenperin dan JICA Jalin Kerja Percepat Pengembangan Industri Kendaraan Listrik

Berdasarkan data dari Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengungkap, didapati 74 persen guru honorer mendapatkan gaji di bawah standar Upah Minumum Kabupaten-Kota (UMK) 2024. Dalam data itu, juga mengungkapkan sekitar 42, persen guru mendapat gaji sebesar Rp 2juta perbulannya.

Sementara, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera disebutkan setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta. Jika guru tersebut berada di wilayah provinsi dengan upah minimum rendah seperti Jawa Tengah dan DIY, mereka dianggap layak ikut Tapera.

“Padahal dengan gaji sekecil itu mereka masih harus dipotong Tapera dan banyak potongan lainnya,” ujar Satriwan.

Kekhawatiran lainnya, lanjut Satriawan, para guru ikut khawatir kasus seperti asuransi ASABRI dan Jiwasraya yang dikorupsi hingga triliunan rupiah. Kasus ASABRI telah merugikan negara sebesar 22,7 triliun.

Para guru cemas, apakah dana Tapera dapat dicairkan atau tidak. Lantaran, belum jelasnya pembuktian selesai menabung bakal memiliki rumah Tapera.

Kepala bidang advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan, para guru Non-ASN sudah banyak dipotong oleh beberapa kebijakan. Dengan adanya kebijakan Tapera, turut menambah beban pengeluaran para guru.

Adapun potongan itu, mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Iuran Wajib Bulanan Organisasi Profesi Guru, Koperasi Sekolah, pemotongan karena ada utang, dan lainnya.

P2G mendorong usul atas rencana Tapera agar tidak menjadi beban baru bagi profesi pendidikan Non-ASN.

 

 

(Saepul/Usk)

Baca berita lainnya di Google News!
Berita Terkait
Berita Terkini
Dua Kiper Muda Belum Dapat Kesempatan Bermain
Dua Kiper Muda Belum Dapat Kesempatan Bermain, Luizinho Passos Beri Alasan
Sembunyikan Status WhatsApp
Cara Sembunyikan Status dan Aktivitas Online di WhatsApp untuk Privasi
PUBG Mobile
Cara Mendapatkan Bundle Son Goku dalam Kolaborasi PUBG Mobile x Dragon Ball Super 
Bupati Bandung Dadang Supriatna pastikan pendirian SMA Negeri baru di Cileunyi
SMA Negeri Baru Segera Berdiri di Cileunyi Kabupaten Bandung
Wisata Studio Gamplong
Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman
Berita Lainnya

1

Indonesia Dapat Status Darurat Pornografi Anak dalam Tiga Tahun Terakhir

2

Kadis ESDM Malut Ikut Berpartisipasi Penanaman Pohon Bersama di Area Reklamasi PT Tekindo Energi

3

Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Filipina Kualifikasi Piala Dunia 2026, Selain Yalla Shoot

4

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

5

Dahsyat! Plt Wakil Otorita IKN Raja Juli Minta Tambah Anggaran Rp29 Triliun
Headline
Gempa Bumi Magnitudo Guncang Melonguane Pantai Barat Kepulauan Talaud
Gempa Bumi M 6,0 Guncang Melonguane Pantai Barat Kepulauan Talaud, Tak Berpotensi Tsunami
Jembatan Babakan Sapaan Penuh Sampah Viral
Jembatan Babakan Sapaan Penuh Sampah Viral, Bey Cek Citarum, Buat Apa?
Hengky Kurniawan: KBB Darurat Sampah
Kondisi Sampah di Bawah Jembatan BBS Dipantau Pandawara Group, Hengky Kurniawan: KBB Darurat Sampah!
Cadangan Nikel Indonesia Lebih Kecil Daripada Batu Bara
Kadin Sebut Cadangan Nikel Indonesia Lebih Kecil daripada Batu Bara