JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, penugasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani urusan pembangunan dan hak asasi manusia (HAM) di Papua, menjadi sinyal kedekatan antara Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.
Sebaliknya, relasi politik antara Prabowo dan Presiden ke-7 sekaligus ayah Gibran, Joko Widodo (Jokowi) justru terlihat semakin renggang.
“Ini menunjukkan bahwa hubungan politik antara keluarga Jokowi dan Prabowo mulai tidak sejalan,” ujar Ray dalam lketerangannya, dikutip Jumat (11/07/2025).
Ray melihat penugasan Gibran sebagai langkah strategis dari Prabowo untuk membatasi ruang gerak politik Wapres.
Dengan menugaskannya mengurus Papua, Prabowo bisa saja berupaya menahan laju popularitas Gibran secara nasional.
Situasi ini sekaligus menandakan semakin jauhnya hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo, sekaligus mempererat kedekatan antara Megawati dan Prabowo.
“Kalau ternyata Gibran tidak dilibatkan dalam pengelolaan wilayah strategis seperti kawasan aglomerasi, maka itu pertanda keluarga Jokowi mulai dijauhkan dari pusat kekuasaan politik di Jakarta. Dan bukan tidak mungkin, hubungan antara Mega dan Prabowo akan makin erat,” jelas Ray.
BACA JUGA:
Gibran Singgung Pemecatan PDIP, Guntur Semprot Janji 19 Juta Lapangan Kerja!
Perintahkan di Papua, Diamati Manuver dari Prabowo hingga Ajang Magang Gibran
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kesiapannya apabila diminta untuk berkantor di Papua guna mengawal pembangunan di wilayah Bumi Cenderawasih.
Pernyataan Gibran ini, menanggapi isu bahwa ia akan menetap di Papua sebagai bagian dari tugas khusus yang diemban sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun. Ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” kata Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).
Gibran menjelaskan, bahwa tugas mengawal pembangunan Papua bukanlah hal baru. Menurutnya, hal itu sudah dijalankan sejak masa jabatan Wapres Ma’ruf Amin pada 2021–2022.
“Ya, kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya,” ujarnya.
Ia pun menyebut, bahwa dirinya fleksibel bisa berkantor dimana pun.
“Saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten,” ucap Gibran, menegaskan kesiapannya secara personal.
(Saepul)
