JAKARTA,TM.ID: Terkait jadwal Pilkada serentak 2024, Wakil Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi meminta agar penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh Sumut 2024 diundur.
Dede Yusuf mengatakan, hal yang menjadi pertimbangan agar persiapan PON 2024 dapat terlaksana secara maksimal.
Begitupun pelaksanaan Pilkada serentak, agar dapat terlaksana dengan efektif sekaligus kondusif.
Jadwal PON XXI atau PON Aceh-Sumut 2024 akan berlangsung dari 8 hingga 20 September 2024. Sedangkan Pilkada serentak 2024 akan digelar pada tanggal 27 November 2024.
Dengan demikian penyelenggaraan PON ke-21 dan Pilkada 2024 hanya berselang sekitar satu bulan.
“Salah satu opsinya, dari sejumlah masukan ada usulan PON dilaksanakan awal tahun 2025. Tapi namanya tetap PON Aceh-Sumut 2024. Itu sebagai masukan,” tegas Dede Yusuf, dikutip dari Parlementaria, Senin (11/12/2023).
BACA JUGA:Bullying di Sekolah Makin Ngeri, Dede Yusuf Bongkar Penyebabnya: Menteri Nadiem Kena Lagi
PON 2020 Papua Dindur
Dede Yusuf menjelaskan, peristiwa serupa pernah terjadi pada PON 2020 di Papua, yang pada awalnya akan digelar pada Oktober 2020.
Namun, akibat muncul pandemi Covid-19, PON Papua akhirnya diundur menjadi pada Oktober 2021. Akan tetapi, nama penyelenggaraannya tetap menggunakan PON 2020 Papua.
Dede juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera bersikap dengan menerbitkan regulasi, terutama terkait waktu pelaksanaan PON 2024. Baginya, upaya ini akan memberikan kepastian yang lugas terhadap penyelenggaraan PON 2024.
“Keputusan ini sangat urgent karena sangat dinanti, khususnya oleh tuan rumah,” tegas Dede.
Persiapan PON 2024
Dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Komisi X beberapa waktu lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyampaikan bahwa perencanaan penyelenggaraan PON ke-21 saat ini sudah memasuki finalisasi.
Selain itu, Kemenpora menyebutkan bahwa saat ini pemerintah sedang membahas cabang olahraga (Cabor) yang akan bertanding di PON 2024. Kemenpora memfokuskan pada Cabor yang berpotensi pada masa mendatang.
Anggaran PON 2024
Terkait anggaran PON 2024, dirinya menjelaskan bahwa pejabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan sekuat gubernur dan bupati/walikota hasil pilkada. Dede menilai, alokasi anggaran juga akan banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pilkada serentak.
“Anggaran pemerintah Aceh dan Pemda Sumut tentu sangat berat jika diharuskan membangun sarana prasarana PON,” terangnya.
Padahal, persiapan PON 2024 memerlukan anggaran sebesar Rp 2-3 triliun, guna penyediaan sarana dan prasarana PON 2024. Ia menilai para atlet juga akan diliputi ketidakpastian untuk mempersiapkan diri untuk bertanding dalam PON 2024.
“Beban anggaran tersebut sangat besar. Apalagi, provinsi yang akan mengirimkan kontingen di PON pastinya juga terbebani karena hibah ke KONI daerah pasti jauh berkurang,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar Kemenpora mempersiapkan sejumlah rencana termasuk rencana mitigasi dengan matang.
“Pastikan agar jalannya PON ke-21 tidak terkendala karena masalah Pilkada atau hal-hal lainnya,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
(Aak)
