BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Anggaran pendidikan Kota Bogor pada tahun 2026 dipastikan meningkat, mencakup Bantuan Siswa Miskin (BSM), dana penebusan ijazah, Dana BOS untuk SD dan SMP, hingga anggaran Anak Tidak Sekolah (ATS).
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini, usai melakukan kunjungan kerja pengawasan pendidikan di aula Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Senin 17 November 2025.
Fetty mengatakan peningkatan anggaran ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan di Kota Bogor. Namun demikian, ia menyoroti masih adanya permasalahan serius pada pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), terutama setelah munculnya kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa SDN Batutulis belum lama ini.
“Program MBG sudah berjalan dengan hampir 500 dapur. Tapi kasus keracunan kemarin yang terjadi di Kota Bogor harus menjadi evaluasi. Dinas Pendidikan, BGN, dan sekolah perlu memperkuat koordinasi supaya kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Menurut Fetty, salah satu kelemahan teknis MBG adalah ketiadaan buku panduan standar dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk seluruh dapur penyedia makanan. Ia menilai perlu ada “buku pintar” berisi panduan lengkap, mulai dari proses persiapan bahan baku, penanganan daging, sayuran, hingga prosedur pendistribusian kepada siswa.
“Jangan hanya mengandalkan ahli gizi di dapur masing-masing. Harus ada pakem yang sama, dilatih langsung oleh BGN. Kalau sistemnya dibiarkan seperti sekarang, risiko korban bisa terulang,” tegasnya.
Fetty juga menyoroti persoalan perizinan dapur MBG yang belum sepenuhnya mengantongi sertifikat standar higienitas (SLHS). Menurutnya, sejumlah dapur dipaksakan beroperasi meski persyaratan belum lengkap.
“Ini seperti kejar-kejaran. Anggaran ingin segera terserap, dapur dikebut pembangunannya, tapi sertifikasi belum siap. Akhirnya dipaksakan. Tahun depan, kalau tidak dibenahi, bisa lebih kacau,” katanya.
Dapur MBG harus beroperasi hanya setelah mengantongi sertifikat SLHS, dengan proses perizinan yang semestinya bisa disederhanakan. Selain itu, ia mengingatkan agar sekolah swasta dan madrasah tidak tertinggal dalam hal dukungan anggaran.
“Sekolah negeri sudah banyak bantuan dan sudah gratis. Yang perlu didorong justru swasta dan madrasah agar tidak ada kesenjangan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Golkar, Juhana, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa peningkatan anggaran pendidikan merupakan hasil dorongan legislatif, termasuk terkait BSM, penebusan ijazah, dan BOS daerah.
Ia juga menyinggung soal banyaknya siswa tidak mampu yang belum terakomodasi di sekolah negeri. Karena itu, DPRD Kota Bogor terus mendorong penyaluran bantuan harus tepat sasaran berdasarkan data Dinas Sosial dan Disdukcapil.
”Masyarakat yang tidak mampu tentu berharap sekolah gratis. Kami mengawal agar bantuan siswa miskin diberikan kepada yang benar-benar layak,” katanya.
Baca Juga:
Penuh Bahagia, Fetty Anggraenidini Hadiri Pernikahan Benazir dan Faqih
Fetty Anggraenidini Ikut Matangkan Agenda APBD di Rapat Paripurna DPRD Jabar
Terkait program MBG, Juhana menyatakan bahwa sekitar 70 persen siswa di Kota Bogor telah menerima manfaatnya. Meski demikian, ia sepakat bahwa kejadian seperti keracunan harus menjadi perhatian serius.
Sebagai wakil rakyat, Juhana mengapresiasi pengawasan yang dilakukan DPRD Jawa Barat, termasuk oleh Fetty Anggraenidini.
”Ini bentuk kolaborasi yang kami harapkan. Pengawasan seperti ini membuat kita lebih dekat dengan masyarakat dan lebih bertanggung jawab secara moral,” katanya.
Ditempat yang sama, Kadisdik Kota Bogor Hery Karnadi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Fetty Anggraenidini ke kantor Disdik Kota Bogor.
“Terima kasih Ibu Fetty yang sudah berkunjung dan melakukan pengawasan disini,” katanya.
(Anisa Kholifatul Jannah)
