BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pengamat ekonomi dan politik Faisal Basri menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis, 5 September 2024 dini hari di usia yang sebulan lagi menginjak 65 tahun. Wafatnya Faisal Basri meninggalkan duka yang mendalam bagi banyak orang.
Terkenal sebagai sosok yang kritis dan progresif dalam menyoroti kebijakan pemerintah. Buah pikirannya turut mendorong reformasi ekonomi dan politik yang memihak rakyat.
Faisal pernah menjadi saksi ahli dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Persilihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres), pada 1 April 2024.
Singgung Politik Gentong Babi, Impor Beras, hingga BLT
Faisal menyampaikan berbagai isu mulai dari politik gentong babi, impor beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga menyebutkan beberapa nama Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dia mencontohkan ketika Airlangga Hartarto ikut serta dalam pembagian bansos. Dia menjelaskan bahwa saat itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menginformasikan kepada penerima bantuan bahwa bantuan tersebut berasal dari kontribusi Jokowi.
Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa Airlangga juga mengajak para penerima bantuan untuk berterima kasih kepada Jokowi dengan mendukung kebijakan yang didukung olehnya.
Faisal juga menambahkan pernyataan Menteri Investasi, Bahlil, yang mengatakan bahwa “tidak masalah jika Anda ingin membuat Menteri Sosial sendiri seperti Bu Risma.” Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan mentalitas dan moralitas antara beberapa menteri. Bu Risma, misalnya, menolak untuk mempolitisasi program bansos.
Faisal turut menyinggung teori pork barrel atau politik gentong babi. Menurutnya, teori tersebut asalnya dari Amerika Serikat, namun pelaksanaannya berbeda di Indonesia. Di negeri Paman Sam, pork barrel terwujud dalam proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya. Namun di Indonesia, menurut Faisal, pork barrel berupa sembako yang disalurkan melalui program bansos.
“Pork barrel di negara-negara berkembang ini berbeda bentuknya karena pendapatannya masih rendah, tingginya angka kemiskinan di Indonesia, hampir separuh penduduknya adalah penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, atau rentan miskin,” ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK.
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan akan mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan aturan yang melarang penyaluran bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Menurutnya, aturan tersebut akan ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda.
Dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Faisal juga mengungkapkan dugaan terkait BLT El Nino yang diyakini diperpanjang oleh pemerintah untuk kepentingan politik. BLT El Nino senilai Rp 200 ribu per bulan diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan semestinya berakhir pada Desember 2023.
Mulanya, bantuan ini diberikan pada periode November hingga Desember 2023, namun pemerintah memutuskan memperpanjangnya hingga Juni 2024. Faisal mempertanyakan alasan perpanjangan BLT El Nino, mengingat bahwa fenomena El Nino telah mereda pada saat itu.
BACA JUGA: Kabar Duka, Ekonom Faisal Basri Meninggal Dunia
Menurutnya, perpanjangan BLT El Nino tujuannya untuk menciptakan panggung-panggung baru demi memastikan efektivitas bansos semaksimal mungkin. Faisal kemudian membandingkan data tentang kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem antara tahun 2021 dan 2023, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kondisinya lebih parah, namun tidak ada bantuan serupa seperti BLT El Nino saat itu.
Hal ini menunjukkan bahwa BLT El Nino sebenarnya hanya untuk meningkatkan dukungan politik, tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat. Faisal Basri menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya, bansos bukanlah bentuk dari belas kasihan atau kebaikan hati, tetapi merupakan kewajiban negara.
(Kaje/Usk)
