Ekspor Bahan Mentah Bijih Bauksit Dihentikan Mulai Juni 2023, Indonesia Siap-siap Raup Cuan Berlipat

Foto - Web -

Bagikan

JAKARTA, TM.id : Mulai Juni 2023, Indonesia telah siap menghentikan ekspor komoditas mentah bijih bauksit.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan soal kesiapan Indonesia dalam mengolah bijih bauksit tersebut.

Mengenai kesiapan industri pengolahan bijih bauksit tersebut, kata Airlangga, Indonesia sudah punya empat fasilitas pemurnian bauksit dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton.

Menteri Airlangga menyampaikan itu saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengumuman penghentian ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Fasilitas pemurnian bauksit yang saat ini dalam tahap pembangunan memiliki kapasitas input sebesar 27,41 juta ton dengan kapasitas produksi 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton.

“Dan cadangan bauksit kita kan besar 3,2 miliar (ton) dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5 (juta ton). Dari jumlah delapan smelter yang disiapkan, masih bisa 12 smelter lain dan ketahanan dari bauksit kita antara 90-100 tahun, masih cukup reserve yang ada,” katanya pula.

Adapun, kata Airlangga, bijih bauksit akan diolah menjadi alumina, lalu menjadi alumunium atau alumunium ingot, kemudian turun kepada produk turunan dalam bentuk batangan atau flat, dan akan turun lagi ke industri yang saat ini sudah memiliki ekosistem yaitu industri permesinan dan konstruksi.

Pada Rabu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023.

“Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Jokowi.

Dia menekankan pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan,” katanya lagi.

Dia mengatakan kebijakan penghentian ekspor nikel yang telah dilakukan sebelumnya, meningkatkan pendapatan Indonesia dari komoditas nikel, dari sebelumnya hanya Rp17 triliun atau 1,1 miliar dolar AS di akhir tahun 2014, melonjak menjadi Rp326 triliun atau 20,9 miliar dolar AS pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat.

“Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar dolar AS,” kata Jokowi.

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Kadis ESDM Malut Ikut Berpartisipasi Penanaman Pohon
Penerapan K3 di PT Tekindo Energi Tingkatkan Produktivitas dan Keselamatan Pekerja
Macron Desak Hentikan Bantuan Senjata ke Israel, N-Cover
Macron Desak Hentikan Bantuan Senjata ke Israel, Dibalas Netanyahu Serang Fasilitas Gas Prancis di Lebanon
Pendakian perempuan berhijab
Inspirasi Style Mendaki Bagi Perempuan Berhijab
Mike Tyson dan Jake Paul
Berapa Netflix Biayai Duel Tinju Mike Tyson Vs Jake Paul?
Gosok gigi mual
6 Alasan Gosok Gigi yang Suka Bikin Mual
Berita Lainnya

1

Daftar Pajak Isuzu Panther, Semua Tipe Lengkap!

2

Daftar Pajak Kijang Diesel, Semua Tipe Lengkap!

3

KPK Amankan Enam Orang, Terkait OTT Kalimantan Selatan

4

Tembok Pondasi Tebing Perumahan Longsor Menimpa Rumah Warga di Cimahi

5

Protes Gaji dan Tunjangan, Solidaritas Hakim Indonesia Lakukan Audiensi dengan MA dan IKAH
Headline
OTT Kalimantan Selatan
KPK Amankan Enam Orang, Terkait OTT Kalimantan Selatan
Tim Rescue Damkar Kota Cimahi selamatkan bocah tertimbun longsor Cimahi Selatan
Detik-detik Menegangkan Penyelamatan Bocah Tertimbun Longsor di Cimahi Selatan
OTT Kalimantan Selatan
Fakta Operasi Tangkap Tangan KPK di Kalsel, Orang Kepercayaan Gubernur Terseret
Solidaritas Hakim Indonesia
Protes Gaji dan Tunjangan, Solidaritas Hakim Indonesia Lakukan Audiensi dengan MA dan IKAH