PEKANBARU, TM.ID : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau punya target tersendiri dalam menurunkan kasus stunting di provinsi ini.
Target penurunan angka stunting ini, BKKBN Provinsi Riau ingin tahun 2024 mendatang angka stunting dapat ditekan menjadi 14 persen.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting di Provinsi Riau sebesar 17,0 persen.
Angka kasus stunting itu turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 22,3 persen.
Atas dasar itulah, Provinsi Riau optimistis dapat menurunkan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Kalau Riau bisa menurunkan angka stunting sebesar 2,5 persen pada tahun 2023, kami optimistis dapat mencapai angka 14 persen tahun 2024,” kata Koordinator Program Manager Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Fachrurozin di Pekanbaru, Rabu (25/1/2023).
Ia mengatakan hal itu di sela Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Riau mengikuti zoom meeting Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
BACA JUGA: Turunkan Angka Stunting, BKKBN Perkuat Satgas, 4 Daerah Sudah Memulai
Menurut dia, hingga kini Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kekerdilan pada anak, satu di antaranya membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.
Ia menjelaskan stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.
“Stunting disebabkan oleh banyak faktor, seperti ekonomi keluarga dan penyakit atau infeksi yang berkali-kali. Selain itu, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan masalah nonkesehatan, aspek perilaku terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktik pemberian makan pada balita,” katanya.
“Stunting bisa dicegah dengan memberikan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan, menerapkan pola hidup sehat, membiasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, tidak buang air besar sembarangan serta melakukan imunisasi,” kata Fachrurozin.
(Budis)
