BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — DPRD Provinsi Jawa Barat menyesalkan adanya polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mulai dari telatnya pembayaran kepada pihak penyedia jasa pembuatan makan MBG, hingga kasus keracunan yang menelan korban hingga 78 siswa di Kabupaten Cianjur beberpa waktu lalu.
“Ini menjadi persoalan pelik yang harus segera diatasi serius oleh pemerintah pusat. Terlebih program MBG ini tidak hanya menjadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, namun juga merupakan program prioritas nasional,” ungkap Wakil Ketua III DPRD Jabar, Ono Surono, Rabu, (23/4/2025).
Menurut Ono, pemerintah pusat harus bergerak cepat tidak hanya mengevaluasi namun juga memperbaiki.
Sehingga target dari terselenggaranya program tersebut bisa berjalan dengan optimal, mulai tidak dibayar adanya keracunan dan ini bukan terjadi di satu tempat.
“Saran kami paling tidak pemerintah pusat khususnya presiden, harus melakukan evaluasi menyeluruh,” jelas Ono.
Jangan sampai program baik yang disiapkan pemerintah justru tidak berdampak optimal bagi generasi muda penerus bangsa.
Baca Juga:
Buntut Keracunan Massal Dapur MBG di Cianjur Kota Disetop Sementara!
Kalau memang ini menjadi program prioritas dari presiden yang tujuannya baik pelaksanaannya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.
“Tidak hanya evaluasi, kami juga mendorong, pemerintah pro aktif dalam melakukan pengawasan, sehingga kasus keracunan yang terjadi tidak kembali di temukan,” papar Ono.
Sebelumnya, puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat, diduga keracunan usai menyantap menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 21 April 2025. Puluhan korban tersebut merupakan siswa dari MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI Cianjur.
Korban diduga keracunan makanan tersebut terdiri dari 55 siswa MAN 1 Cianjur dan 28 siswa SMP PGRI Cianjur. Puluhan korban tersebut pun mengalami berbagai gejala dan dilarikan ke Puskesmas hingga rumah sakit.
(Kaje)
