JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Komisi V DPR kembali menggelar rapat untuk mengevaluasi penggunaan anggaran di sektor kebencanaan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan SAR Nasional (Basarnas), sekaligus rencana program kerja dan anggaran 2026.
Rapat berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae.
Fokus utama pembahasan adalah memastikan anggaran negara yang dialokasikan benar-benar mendukung kesiapsiagaan bencana, mulai dari mitigasi cuaca ekstrem, gempa bumi, hingga operasi pencarian dan pertolongan saat bencana terjadi.
Serapan Anggaran Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, DPR mencatat capaian realisasi anggaran kedua lembaga itu tergolong tinggi.
BMKG mencatat realisasi keuangan 99,05 persen dengan realisasi fisik 100 persen. Sementara Basarnas membukukan realisasi keuangan 97,87 persen dan realisasi fisik 99,90 persen.
Ridwan Bae menyebut capaian tersebut sejalan dengan arahan Komisi V DPR sepanjang tahun anggaran berjalan.
“Capaian ini sesuai dengan saran dan masukan Komisi V,” ujar Ridwan saat membacakan kesimpulan rapat, Sabtu (7/2/2026).
Data tersebut menjadi dasar DPR memberikan persetujuan terhadap penyesuaian pagu anggaran kedua lembaga pada tahun anggaran 2026.
Anggaran 2026 Disepakati
Dalam kesimpulan rapat, Komisi V DPR menyepakati anggaran BMKG sebesar Rp2,57 triliun untuk 2026. Sementara Basarnas disetujui menerima anggaran Rp1,48 triliun.
Meski memberikan persetujuan, DPR menekankan bahwa besaran anggaran tidak hanya dinilai dari serapan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.
“Anggaran bukan sekadar angka, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Ridwan.
Komisi V DPR secara khusus menyatakan dukungan terhadap program-program BMKG yang bersentuhan langsung dengan publik. Program tersebut antara lain Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Gempabumi, Cuaca Nelayan, serta BMKG Goes to School.
Menurut DPR, program-program ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan mempercepat penyampaian informasi peringatan dini.
“Masyarakat semakin paham risiko bencana, informasi makin cepat, dan peringatan dini tidak membingungkan,” ujar Ridwan.
DPR menilai edukasi publik menjadi bagian penting dari mitigasi bencana, terutama di tengah meningkatnya intensitas cuaca ekstrem dan kejadian bencana alam.
Basarnas Diminta Perkuat Respons Darurat
Selain BMKG, sorotan juga diarahkan kepada Basarnas. DPR mendorong penguatan peran SAR, khususnya dalam pembinaan potensi relawan serta peningkatan kecepatan respons dalam kondisi darurat.
Program SAR Goes to School kembali menjadi salah satu program yang didorong untuk memperkuat kesiapsiagaan sejak usia dini.
“Fokusnya ke sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta waktu tanggap cepat. Jangan sampai terlambat saat nyawa menjadi taruhannya,” tegas Ridwan.
Baca Juga:
Usai Nikel Terbitlah Hilirisasi Ayam, Suplai 1,5 Juta Ton Daging MBG
Longsor Tambang Timah Tewaskan 7 Orang, 2 Biang Kerok Jadi Tersangka
Anggaran Basarnas Sempat Dipangkas
Dalam rapat tersebut, DPR juga menyinggung dinamika anggaran Basarnas. Ketua Komisi V DPR Lasarus sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terkait anggaran lembaga SAR di tengah meningkatnya risiko bencana.
“Basarnas itu seharusnya ditambah, bukan malah dipotong,” kata Lasarus.
Berdasarkan data rapat, pagu awal anggaran Basarnas 2026 semula Rp1,55 triliun. Namun, melalui surat Menteri Keuangan pada Desember 2025, anggaran tersebut dipangkas Rp69 miliar, sehingga tersisa Rp1,48 triliun.
Kondisi ini berbeda dengan BMKG yang masih memperoleh tambahan anggaran. DPR mencatat Basarnas tidak mendapatkan tambahan susulan dalam penyesuaian anggaran tersebut.
Komisi V DPR menegaskan kesiapan menghadapi bencana tidak dapat dilakukan secara parsial.
DPR menyebut penguatan sistem peringatan dini, kesiapan SAR, serta edukasi publik harus berjalan seiring agar keselamatan masyarakat tetap terjaga.
(Dist)
.
