Divestasi Saham PT Vale, DPR Nilai Pemerintah Tak Berdaya

DPR Saham PT Vale
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: DPR RI)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Komisi VII DPR RI menilai pemerintah lemah menghadapi PT Vale Indonesia Tbk, terkait divestasi saham.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyampaikan penilain tersebut, padahal pemerintah sendiri yang memberi izin PT Vale Indonesia.

Mulyanto menegaskan, justru pemerintah harusnya berada di atas angin. Namun yang terjadi, pemerintah malah terlihat lemah dan bahkan tunduk pada kemauan PT Vale.

Oleh karena itu, legislator Fraksi PKS ini mendesak pemerintah agar jangan mau dipermainkan PT Vale dan terlihat lemah dalam urusan pelepasan saham.

“Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal,” ujar Mulyanto, mengutip lansiran Parlementaria, Kamis (11/1/2023).

Dengan demikian, Komisi VII yang membidangi ranah pertambangan ini mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusinya.

Tujuannya, agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale Indonesia, minimal 51 persen.

Mulyanto menjelaskan, dalam Kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM sudah jelas, yakni mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusi agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen.

BACA JUGA: Ledakan Maut Smelter Nikel PT ITSS, Ini Reaksi Keras Anggota Komisi VII DPR RI

Selain itu, Pemerintah juga harus menunjukkan sebagai pengendali operasional dan finansial perusahaan.

“Karena itu kami berharap pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini,” ujar Mulyanto.

Padahal, jelas Mulyanto, pemerintah daerah di mana PT Vale beroperasi, sudah lama berteriak soal lahan yang tidak produktif.

“Bahkan dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng dan Sultra, para gubernur tersebut meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah,” jelasnya.

Oleh karenanya, politisi Dapil Banten III ini meminta pemerintah untuk tidak memberi izin operasi produksi tambang PT Vale. Ia menyayangkan, pemerintah saat ini seolah seperti tersandera korporasi.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
IMG-20260724-WA0004
PLN UP3 Majalaya Dukung Gerakan Jum'at ASRI, Perkuat Semangat Gotong Royong Jelang HUT ke-81 RI
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
bank bjb Imbau Nasabah Untuk Tetap Waspadai Modus Penipuan Digital, Pastikan Berkomunikasi Melalui Kanal Resmi
WhatsApp Image 2026-07-22 at 11.48
Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung Hadirkan HANA Japanese Pop Up Kitchen, Pengalaman Bersantap Omakase Eksklusif
IMG-20260721-WA0006
DPRD Kota Bekasi Minta Dinkes Perketat Pengawasan Puskesmas Usai Dua Kasus Pelayanan Kesehatan
IMG-20260721-WA0003
PLN UP3 Majalaya Perkuat Keandalan Listrik Jelang Piala Presiden 2026, Wujud Komitmen Melayani Negeri pada HUT ke-81 RI
Berita Lainnya

1

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

2

3

Woodyland Eatery Kafe Baru di Bandung Mengusung Tema Magical Forest Rest!

4

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX

5

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit
Headline
IMG-20260724-WA0010
Ketua DPRD Bekasi Ingatkan WTP Bukan Akhir, Pengawasan Internal Harus Diperkuat
IMG-20260724-WA0009
Topananda: Bekasi Butuh Program Pemuda yang Berkelanjutan, Bukan Sekadar Seremonial
IMG-20260723-WA0002
DPRD Kota Bekasi Percepat Pembahasan Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual
IMG-20260723-WA0001
Abdul Muin Serap Aspirasi Warga, Banjir hingga Kesempatan Kerja Jadi Perhatian