Divestasi Saham PT Vale, DPR Nilai Pemerintah Tak Berdaya

DPR Saham PT Vale
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto (Foto: DPR RI)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Komisi VII DPR RI menilai pemerintah lemah menghadapi PT Vale Indonesia Tbk, terkait divestasi saham.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyampaikan penilain tersebut, padahal pemerintah sendiri yang memberi izin PT Vale Indonesia.

Mulyanto menegaskan, justru pemerintah harusnya berada di atas angin. Namun yang terjadi, pemerintah malah terlihat lemah dan bahkan tunduk pada kemauan PT Vale.

Oleh karena itu, legislator Fraksi PKS ini mendesak pemerintah agar jangan mau dipermainkan PT Vale dan terlihat lemah dalam urusan pelepasan saham.

“Sudah saham Pemerintah kurang dari 51 persen, tidak menjadi pengendali operasional dan finansial, kini harga sahamnya tetap ditahan tinggi, sehingga rencana divestasi molor dari jadwal,” ujar Mulyanto, mengutip lansiran Parlementaria, Kamis (11/1/2023).

Dengan demikian, Komisi VII yang membidangi ranah pertambangan ini mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusinya.

Tujuannya, agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale Indonesia, minimal 51 persen.

Mulyanto menjelaskan, dalam Kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM sudah jelas, yakni mendesak pemerintah untuk menjalankan konstitusi agar Indonesia menjadi pemilik saham mayoritas Vale, minimal 51 persen.

BACA JUGA: Ledakan Maut Smelter Nikel PT ITSS, Ini Reaksi Keras Anggota Komisi VII DPR RI

Selain itu, Pemerintah juga harus menunjukkan sebagai pengendali operasional dan finansial perusahaan.

“Karena itu kami berharap pemerintah agar segera bersikap dan menciutkan lahan produksi Vale ini,” ujar Mulyanto.

Padahal, jelas Mulyanto, pemerintah daerah di mana PT Vale beroperasi, sudah lama berteriak soal lahan yang tidak produktif.

“Bahkan dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Sulsel, Sulteng dan Sultra, para gubernur tersebut meminta agar pemerintah pusat menyerahkan sebagian lahan Vale tersebut untuk dikelola daerah,” jelasnya.

Oleh karenanya, politisi Dapil Banten III ini meminta pemerintah untuk tidak memberi izin operasi produksi tambang PT Vale. Ia menyayangkan, pemerintah saat ini seolah seperti tersandera korporasi.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
maroko brazil
Prediksi Skor Maroko vs Norwegia: Duel Dua Tim Kuda Hitam Piala Dunia 2026
OJK
OJK Minta Klarifikasi Solusiku Terkait Dugaan Pelanggaran Proses Penagihan Pinjol
KDM Percepat Pembangunan TPPAS Legok Nangka
KDM Kebut Pembangunan TPPAS Legok Nangka
Rhythm & Recipes, Panggung Bandung Menuju Kota Kreatif Kelas Dunia
Rhythm & Recipes, Panggung Bandung Menuju Kota Kreatif Kelas Dunia
timothy-weah-wujudkan-potensi-lari-kilatnya-di-marseille
Timothy Weah Wujudkan Potensi Lari Kilatnya di Marseille
Berita Lainnya

1

Link Live Streaming BYON Madness 2, Selain Yalla Shoot

2

Cegah Zoonosis, Pemkot Bandung Gelar Vaksinasi Hingga Sterilisasi Hewan Peliharaan Gratis di Kelurahan Ciumbuleuit

3

4

Ribuan Atlet Jawa Barat Ikut Pengukuhan Pelatda PON XXI/2024

5

Viral Penembakan Kucing! Ini Hukum Bunuh Kucing Dalam Islam
Headline
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
dadan
Geser Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Naniek Deyang Jadi Kepala BGN yang Baru
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara
Farhan Utamakan Stabilitas Pelayanan Publik dalam Penataan Kabel Udara