JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau untuk pencairan dana divestasi sebesar 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan dialokasikan khusus untuk mendukung pembangunan di Papua.
Persetujuan tersebut diperoleh setelah Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyampaikan permohonan secara langsung kepada Presiden dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025), bertepatan dengan peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, dan turut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Meki Nawipa menyebut, permintaan pencairan dana divestasi merupakan hasil diskusi bersama Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, dalam upaya mencari skema percepatan pembangunan yang lebih konkret bagi Papua.
Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah membawa langsung persoalan divestasi saham Freeport ke tingkat Presiden.
“Hari ini saya sudah berbicara langsung dengan Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden sudah setuju serta memerintahkan Menteri ESDM untuk segera memproses pencairan dana divestasi 10 persen saham PTFI itu,” ujar Meki Nawipa dalam keterangan resminya, Rabu (17/12//2025).
Selain soal divestasi, Meki Nawipa juga meminta persetujuan Presiden untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 2026.
RUPS tersebut direncanakan untuk memindahkan BUMD dari Provinsi Papua ke Papua Tengah, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pemekaran wilayah.
“RUPS ini rencananya akan digelar pada Januari 2026. Setelah itu, kami akan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri HAM Natalius Pigai,” kata Meki.
Freeport dan Peran Investasi Nasional
Di sisi lain, PT Freeport Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjadi salah satu motor penggerak investasi nasional, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan bahwa perusahaan secara konsisten melakukan investasi dalam skala besar setiap tahun.
Menurutnya, nilai investasi tahunan Freeport mencapai sekitar USD 1 miliar, di luar belanja operasional dan belanja modal yang secara total berada di kisaran USD 4 hingga 5 miliar per tahun.
“Kami memang terus melakukan investasi. Setiap tahun investasi kami kira-kira sekitar USD 1 miliar. Belum termasuk belanja dalam negeri. OPEX dan CAPEX kami totalnya sekitar USD 4 sampai 5 miliar, atau hampir Rp 80 triliun,” ujar Tony saat ditemui di sela acara PLN CEO Forum di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jumat, 28 November 2025.
Tony menilai keberadaan tambang Freeport memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia, khususnya Papua. Efek berganda dari aktivitas pertambangan, menurutnya, dirasakan mulai dari rantai pasok lokal, penyerapan tenaga kerja, hingga kontribusi pajak dan belanja domestik.
“Untuk Papua, salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi adalah keberadaan tambang. Dampaknya sangat luas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kontribusi Freeport memperlihatkan sektor pertambangan masih memegang peran strategis dalam agenda pemerintah untuk mendorong investasi, memperkuat basis industri, serta meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.
Baca Juga:
Prabowo Teken PP Kenaikan Upah Minimum, Gubernur Diminta Tetapkan UMP Sebelum 24 Desember
Target Investasi dan Proyeksi Pertumbuhan
Pemerintah menargetkan realisasi investasi nasional mencapai Rp 1.600 triliun pada tahun ini. Tony mengungkapkan bahwa hingga kuartal III, realisasi investasi telah mencapai sekitar 70 hingga 75 persen dari target tersebut.
“Tentu saja target investasi pemerintah sekitar Rp 1.600 triliun. Dari laporan yang saya baca, sampai kuartal ketiga sudah mencapai 70 sampai 75 persen, sehingga sangat mungkin tercapai penuh di kuartal keempat,” katanya.
Dengan capaian tersebut, Tony menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 bukanlah target yang berlebihan. Menurutnya, peningkatan target investasi di tahun-tahun mendatang merupakan tantangan yang realistis dan perlu dikejar untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Optimisme ini sekaligus mencerminkan keyakinan bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah dan kontribusi sektor strategis, termasuk pertambangan, akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah Papua.
(Dist)
